Puluhan armada terlihat terparkir di sekitar Kantor Balai Kota Padang, Rabu (31/12/2025) pagi.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah operator berdiskusi dengan manajemen PSM dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang untuk mencari solusi atas persoalan operasional Trans Padang.
Direktur Utama Koridor 6 Trans Padang, Hafridico Mudral, mengatakan mogok massal dipicu nilai BOK yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan operasional.
Menurutnya, biaya tersebut belum mampu menutup cicilan armada yang masih dalam masa kredit serta biaya perawatan bus.
Selain itu, ia menyebut adanya kendala teknis pencairan subsidi dari Pemerintah Kota Padang kepada pihak pengelola.
Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya aliran dana ke operator bus.
“Masalah utamanya ada pada nilai BOK dan keterlambatan pencairan. Ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan operator membayar cicilan armada dan biaya perawatan,” kata Hafridico Mudral.
Usai pertemuan, Hafridico menyampaikan Perumda PSM dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang berjanji akan meninjau kembali perhitungan BOK yang diajukan operator.
Pemerintah daerah disebut akan mencari titik temu agar operator tidak merugi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Sebagai bentuk itikad baik, operator menyatakan kesediaan kembali mengoperasikan armada Trans Padang sementara proses administrasi dan penyesuaian anggaran berjalan. Langkah ini dilakukan demi menjaga layanan transportasi publik bagi masyarakat.
Hafridico berharap ke depan tersedia sistem pembayaran dan pencairan dana yang tepat waktu setiap bulan. Ia juga meminta kontrak operasional baru menyesuaikan kenaikan harga suku cadang dan kebutuhan teknis bus.
“Operator berharap ada transparansi dan komunikasi yang lebih terbuka dengan Perumda PSM dan Dinas Perhubungan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau kendala anggaran,” ujarnya. (yud)
Editor : Hendra Efison