Rakor tersebut digelar secara daring dan diikuti Fadly bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Dalam rakor itu, Mendagri menjelaskan tujuan utama kegiatan ialah memperkuat sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
"Fokus utama rakor ini adalah percepatan dan akurasi pendataan kerusakan sebagai dasar penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana," ujar Tito Karnavian.
Pemko Diminta Perkuat Koordinasi dengan BNPB
Selain itu, Mendagri meminta pemerintah daerah terdampak bencana meningkatkan koordinasi dengan BNPB dan kementerian teknis.
Tujuannya agar seluruh data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Tito Karnavian, data yang valid sangat penting untuk memastikan bantuan darurat, relokasi warga, dan perbaikan infrastruktur berjalan cepat serta tepat sasaran. “Kepala daerah terdampak harus memastikan seluruh data kerusakan diverifikasi dengan baik,” tegasnya.
Di sisi lain, arahan tersebut diberikan guna memastikan seluruh proses pemulihan pascabencana berlangsung lebih terstruktur. Pemerintah pusat menekankan pentingnya konsistensi pelaporan data dari daerah terdampak.
Padang Percepat Validasi Kerusakan Pascabencana
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang dalam mempercepat validasi data kerusakan di wilayah terdampak banjir bandang yang kini sedang berjalan.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat agar pemulihan wilayah terdampak dapat dilakukan lebih optimal.
"Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang," ungkap Fadly.
Dalam paparannya, Fadly menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025 berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan di Kota Padang.
Total kerusakan rumah mencapai 5.523 unit, terdiri atas 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan.
Selain itu, bencana juga menimbulkan kerusakan berat pada 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, serta 56 unit irigasi pertanian. Kerusakan sedang turut terjadi pada 3.050 meter jalan. Dampak lainnya mencakup 11 unit intake SPAM Pamsimas, 8 lokasi intake SPAM Perumda AM, tebing sungai, drainase, dan fasilitas publik lain. Total kerugian mencapai Rp2,97 triliun.
"Pemko Padang memastikan seluruh proses verifikasi data dilakukan secara menyeluruh untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana. Sehingga roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha juga cepat pulih," kata Fadly.(*)
Editor : Heri Sugiarto