Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Pemko Padang dan BPBPK Sumbar Bahas Solusi 228 Sumur Bor Atasi Krisis Air Bersih

Heri Sugiarto • Rabu, 21 Januari 2026 | 19:54 WIB

Wali Kota Padang Fadly Amran saat bertemu Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa bahas 228 sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih pascabencana.(Foto: Prokopim)
Wali Kota Padang Fadly Amran saat bertemu Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa bahas 228 sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih pascabencana.(Foto: Prokopim)
PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar pertemuan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota.

Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi atas persoalan ketersediaan air bersih yang masih dirasakan sebagian warga pascabencana.

“Alhamdulillah, pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen, meskipun masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya,” jelasnya.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal.

Berdasarkan pendataan Pemko, Kota Padang membutuhkan 228 sumur bor yang tersebar di beberapa kecamatan. Rinciannya, Kuranji 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik. Wali Kota berharap dukungan dari BPBPK Sumbar untuk pengadaan sumur bor sebagai solusi jangka pendek.

BPBPK Sumbar Siap Dukung Penyediaan Air Bersih

Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyatakan pihaknya siap mendukung penyediaan air bersih di Kota Padang. Maria menyebut pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait kekeringan di sejumlah wilayah.

“Solusi yang bisa kami bantu, pertama, meskipun suatu wilayah bukan daerah layanan PDAM, apabila sumber air terdekat memungkinkan, dapat dilakukan pemasangan pipa SPAM sebagai solusi darurat.

Kedua, pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman,” ujarnya.

Maria mengatakan bahwa pembangunan sumur bor harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk sistem penampungan dan sumber energi.

“Jika listrik tidak tersedia, solar panel dapat digunakan. Untuk itu, kami minta Pemko Padang menyiapkan lahan yang jelas dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya,” jelas Maria.

Dengan koordinasi ini, Pemko Padang dan BPBPK Sumbar menargetkan pemenuhan kebutuhan air bersih warga secara lebih merata dan cepat, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM.(*)

Editor : Heri Sugiarto
#SPAM darurat #sumur bor Padang #Air bersih padang #pemko padang #BPBPK Sumbar #krisis air bersih