PADEK.JAWAPOS.COM – Dampak banjir bandang yang melanda Kota Padang pada November 2025 dan kembali berulang pada 3 Agustus 2026 mendapat perhatian dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.
Perhatian tersebut disampaikan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang beserta anggota tim saat bertemu Wali Kota Padang Fadly Amran di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (11/8/2026).
Audiensi juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur terkait lainnya.
Baca Juga: Pemko Padang Mulai Rehabilitasi Drainase Tabing Banda Gadang Nanggalo Usai Dilanda Banjir Berulang
Usai audiensi, Satgas PRR bersama Fadly Amran dan jajaran meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir cukup parah di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.
Lokasi tersebut meliputi Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06. Peninjauan juga dilakukan di kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Banjir Terjadi Berulang
Fadly Amran mengatakan banjir pada 3 Agustus 2026 merupakan kejadian kedua setelah Kota Padang dilanda bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat titik rawan yang membutuhkan bantuan penanganan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Pemko Padang Bantu Rp540 Juta, Wapres Gibran Kirim Peralatan Kebersihan untuk Warga Terdampak Banjir
Karena itu, usulan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu diperbarui agar mencakup seluruh kawasan terdampak.
Fadly menyebut total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar.
Usulan tersebut mencakup pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi sungai di Batang Maransi.
Selain itu, Pemko Padang mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang," ungkap Fadly.
Fadly berharap seluruh usulan tersebut dapat diterima pemerintah pusat.
Satgas PRR Evaluasi Penanganan Banjir
Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang menilai langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana telah berjalan cepat, baik dalam kondisi darurat maupun progres rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca Juga: Diperparah Banjir 3 Agustus, Jembatan di Kelurahan Gunung Sarik Direkonstruksi Rp8,8 Miliar
Menurut Yopie, banjir 3 Agustus di Kota Padang merupakan kejadian berulang yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam, termasuk terhadap usulan penambahan kegiatan dalam rencana induk.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Yopie.
Yopie mengatakan hasil Monev khusus penanganan pascabanjir di Kota Padang akan menjadi bahan evaluasi Satgas PRR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Baca Juga: Pemko Padang Mulai Rehab-Rekon 7 Paket Proyek Jembatan, Bendungan dan Drainase Pascabanjir
Hal tersebut termasuk usulan Pemko Padang terkait penambahan komponen dalam R3P.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.(*)
Editor : Heri Sugiarto