PADEK.JAWAPOS.COM— Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp68,12 miliar. Satgas mengingatkan dana yang tidak terserap tahun ini akan menjadi patokan untuk tahun berikutnya.
Hingga 7 Agustus 2026, realisasi belanja tambahan TKD Aceh Barat mencapai Rp15,68 miliar atau 23,02 persen dari total pagu. Angka tersebut meningkat dari posisi 31 Juli 2026 yang baru mencapai Rp6,1 miliar atau 8,96 persen.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta pemerintah daerah menjaga percepatan realisasi agar anggaran yang telah tersedia segera digunakan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut Imran, penyerapan anggaran tahun ini berkaitan dengan penganggaran pada tahun berikutnya. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan tambahan TKD dapat direalisasikan sesuai kebutuhan program yang telah ditetapkan.
Imran juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyelesaikan realisasi tambahan TKD yang tersedia. Ia menyampaikan bahwa dana yang tidak terserap akan menjadi patokan dan berkaitan dengan tahun berikutnya.
Realisasi Baru 23,02 Persen
Tambahan TKD Aceh Barat sebesar Rp68,12 miliar dialokasikan untuk sejumlah sektor pemulihan pascabencana. Infrastruktur mendapat alokasi terbesar, yakni Rp32,06 miliar.
Selanjutnya, Rp25,49 miliar dialokasikan untuk urusan lainnya, Rp4,72 miliar untuk pendidikan, Rp4,54 miliar untuk pertanian, serta Rp1,33 miliar untuk kesehatan.
Dari total pagu tersebut, realisasi hingga 7 Agustus mencapai Rp15,68 miliar. Realisasi itu terdiri atas sektor infrastruktur Rp8,23 miliar, urusan lainnya Rp3,93 miliar, pertanian Rp1,67 miliar, serta pendidikan dan kesehatan Rp0,84 miliar.
Pelaksanaan pemulihan melalui tambahan TKD mencakup 293 paket kegiatan lintas sektor yang melibatkan 15 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Satgas PRR akan melakukan monitoring secara berkala untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan hambatan yang dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan. Koordinasi antarsektor serta antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi juga menjadi perhatian dalam percepatan pemulihan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
