PADEK.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kota Padang memperkuat kapasitas humas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
Humas OPD diminta tidak hanya mampu mempublikasikan kegiatan, tetapi juga menguasai penulisan berita, pengelolaan media, serta penyajian konten yang akurat, jelas, dan mutakhir.
Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Feri Mulyani Hamid, mengatakan keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya melalui pelaksanaan di lapangan.
"Program tersebut juga perlu dikomunikasikan secara efektif agar diketahui, diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Feri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2026 di Ruang Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Selasa (22/9/2026).
Humas OPD Dituntut Tak Sekadar Publikasi Kegiatan
Menurut Feri, peran humas di setiap OPD semakin strategis seiring perubahan tren komunikasi dan semakin dominannya penggunaan media sosial.
Karena itu, sistem komunikasi pemerintahan perlu dibangun secara terintegrasi, cepat, akurat, dan transparan.
Feri menekankan pentingnya memastikan setiap program Pemko Padang dapat diketahui dan diakses masyarakat.
"Kerja keras pemerintah tidak akan diketahui masyarakat jika tidak diinformasikan dengan baik. Karena itu, Rakor Kehumasan ini sangat penting guna melahirkan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, dan publikasi di seluruh OPD," ujar Feri.
Ia mengajak perangkat daerah membangun komunikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan tetap mengedepankan budaya kerja dan komunikasi "Padang Melayani".
"Mari kita bangun sistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi, cepat, akurat, dan transparan. Kita pastikan setiap program Pemko Padang dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita memiliki budaya kerja dan komunikasi 'Padang Melayani, bekerja, hadir, dan berkomunikasi untuk masyarakat," katanya.
Penulisan Berita Jadi Fokus Penguatan Humas
Sekretaris Diskominfo Kota Padang, Syafriadi, mengatakan Rakor Humas digelar untuk mengefektifkan penyebarluasan informasi publik sekaligus memperkuat sinergi antar-kehumasan di lingkungan Pemko Padang.
Penguatan tersebut diarahkan pada kemampuan praktis personel humas OPD, terutama dalam teknik penulisan berita dan pengelolaan media.
"Kami berharap kegiatan ini dapat mengoptimalkan pelayanan informasi melalui penyajian konten yang edukatif dan menarik. Selain itu, Rakor ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan serta kapasitas praktis personel humas OPD, terutama dalam teknik penulisan berita dan pengelolaan media," kata Syafriadi.
Dengan penguatan kemampuan tersebut, informasi yang diproduksi humas perangkat daerah tidak berhenti pada publikasi kegiatan, tetapi dapat menjadi informasi publik yang edukatif dan menarik.
Humas OPD Selama Ini Banyak Belajar Otodidak
Perwakilan Badan Koordinasi Humas Satpol PP Kota Padang, Zalvenus, menyambut positif pembinaan dalam Rakor tersebut.
Menurut Zalvenus, personel humas OPD selama ini banyak mempelajari tugas secara otodidak. Kehadiran pemateri dalam kegiatan tersebut dinilai membantu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola informasi publik.
"Selama ini kami belajar secara otodidak. Lewat pembinaan ini, pemahaman dan kapasitas SDM kami semakin diperkuat agar informasi yang disampaikan ke publik lebih akurat, tajam, dan mutakhir. Kami berharap kolaborasi dan sinergi publikasi antara OPD dan Diskominfo dapat terus ditingkatkan ke depannya," ujar Zalvenus.
Hadirkan Narasumber dari KPID, UNP dan Media
Rakor Humas Perangkat Daerah Tahun 2026 turut menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang komunikasi dan media.
Mereka yakni Komisioner KPID Sumbar Nofal Wiska, Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis UNP Haris Satria, serta perwakilan Info Sumbar Vemby Fernando. Kegiatan juga dihadiri Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Padang, Suryani.
Melalui Rakor Humas tersebut, Diskominfo Kota Padang mendorong peningkatan kapasitas kehumasan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan publikasi pemerintahan.
Penguatan kapasitas tersebut diarahkan untuk mendukung penyampaian informasi publik yang lebih akurat, jelas, mutakhir, dan responsif kepada masyarakat. (*)
Editor : Heri Sugiarto