PADEK.JAWAPOS.COM — Pemenuhan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam pemulihan pascabanjir bandang di Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan pemerintah daerah mengoordinasikan penanganan layanan dasar agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas rumah tangga dengan lebih aman.
Banjir yang kembali menerjang kawasan tersebut pada Sabtu (10/10/2026) meninggalkan material lumpur, batu, dan kayu di sejumlah rumah serta lingkungan permukiman. Selain pekerjaan pembersihan, warga membutuhkan air untuk mandi, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memenuhi kebutuhan anak-anak.
Lena Hatri, 40, warga terdampak di Guo, mengatakan pasokan air perpipaan masih kerap terputus. Sementara itu, kondisi air sungai di sekitar permukiman belum dapat diandalkan untuk seluruh kebutuhan rumah tangga.
“Air PDAM sering putus-putus. Aliran air sungai juga sedang kering karena orang-orang bekerja, sehingga airnya keruh dan belum bisa digunakan untuk mencuci piring atau pakaian,” ujarnya.
Menurut Lena, warga membutuhkan pasokan air bersih untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ketika persediaan di tempat penampungan habis, warga perlu menghubungi petugas agar pasokan dapat kembali dikirimkan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan setelah banjir bukan hanya berkaitan dengan bangunan yang rusak. Ketersediaan air bersih dan sanitasi juga menentukan apakah rumah sudah dapat digunakan kembali secara layak.
Kebutuhan Anak dan Pemulihan Rumah Tangga
Selain air bersih, keluarga terdampak masih membutuhkan dukungan untuk memulihkan perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Santi Dewi, 39, warga penyintas banjir di Guo, mengatakan bantuan sembako membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan setelah bencana.
Namun, sejumlah perlengkapan sekolah anak, seperti tas dan perlengkapan belajar, masih belum mencukupi kebutuhan keluarga terdampak. Sebagian perabot rumah tangga juga rusak akibat terjangan air dan material banjir.
Kondisi ini membutuhkan pendataan yang terkoordinasi agar bantuan lanjutan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Selain bantuan pangan, pemulihan perlu memperhatikan kebutuhan air bersih, sanitasi, perlengkapan sekolah, serta kelayakan rumah untuk dihuni kembali.
Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, mengatakan penanganan pascabencana diarahkan untuk mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
Menurut Kuswara, pekerjaan yang dilakukan mencakup pembersihan rumah dan kawasan terdampak, pemulihan sarana peribadatan, serta penanganan infrastruktur pendukung layanan dasar. Kegiatan tersebut melibatkan koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat setempat.
Kementerian PU juga menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bagian dari penanganan yang berjalan bersamaan dengan pembersihan lingkungan. Penyediaan air minum dan sanitasi perlu dipastikan sesuai kondisi dan kebutuhan warga di lapangan.
Pemulihan Layanan Dasar dalam Rencana PRR
Penanganan air bersih, sanitasi, dan rumah warga merupakan bagian dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengacu pada Rencana Induk (Renduk) PRR. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi yang bertanggung jawab atas infrastruktur dan layanan masyarakat.
Dalam konteks Guo, pemulihan layanan air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari pemulihan layanan dasar masyarakat. Pelaksanaannya perlu berjalan bersama pembersihan lingkungan, pemulihan rumah, serta pendataan kebutuhan keluarga terdampak agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara layak.
TKD Tambahan Perkuat Dukungan Pemulihan di Daerah
Selain program kementerian/lembaga, pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan pascabencana yang belum terjangkau program kementerian/lembaga. Tambahan tersebut disalurkan dalam dua tahap, yakni Februari dan Agustus 2026, agar pemulihan di daerah dapat berjalan paralel dengan pekerjaan pemerintah pusat.
Dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Kepala Satgas PRR Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mempercepat pemanfaatan tambahan TKD. Saat itu, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak.
“Kita harapkan ada kegiatan percepatan rehabilitasi/rekonstruksi ini dilakukan pusat, oleh K/L (kementerian dan lembaga) dengan anggaran Rp29,9 triliun dan juga di daerah dengan tambahan-tambahan TKD,” kata Tito.
Dalam skala Sumatera Barat, data Laporan Kemajuan Fisik Satgas PRR per 14 Oktober 2026 mencatat realisasi bantuan isi hunian sebanyak 3.392 unit dari alokasi 5.870 unit, dengan nilai bantuan Rp10,176 miliar. Data tersebut merupakan capaian program bantuan isi hunian dan bukan indikator langsung pemulihan layanan air bersih di Guo.
Untuk kawasan terdampak, pemulihan perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Rumah yang telah dibersihkan harus dipastikan aman untuk dihuni, sedangkan layanan air bersih perlu dinilai dari ketersediaan sumber, kondisi jaringan distribusi, dan keberlanjutan pasokan kepada warga.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga perlu memastikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan keluarga yang masih mengungsi, masuk dalam pendataan penanganan. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi mendukung pemulihan kehidupan sehari-hari.
Percepatan pemulihan di Guo akan semakin efektif apabila pekerjaan fisik, pemulihan layanan dasar, dan pendataan kebutuhan keluarga berjalan secara terpadu. Tujuannya agar warga dapat kembali menempati rumah dengan layak, memperoleh air bersih, dan menjalankan aktivitas keluarga secara normal.
Satgas PRR Perkuat Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi
Satgas PRR menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Fungsi tersebut memastikan perkembangan program dipantau dan penanganan lintas sektor diarahkan sesuai kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak.
Tito menegaskan pengawasan dilakukan secara berkala. Pimpinan kementerian/lembaga yang menerima anggaran diminta menyampaikan perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada media dan kepala daerah.
“Inilah yang kami lakukan pengawasan, mengevaluasi. Kami lakukan selain setiap minggu, kami meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang sudah menerima anggaran itu menyampaikan kepada media dan kepada seluruh kepala daerah seperti dalam kegiatan saat ini,” kata Tito pada 28 Oktober 2026. (Tim Media Satgas PRR)
Editor : Tandri Eka Putra