Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wakil Bupati Padangpariaman Rahmat Hidayat melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Kedatangan Rahmat Hidayat diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Muhammad Iqbal, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI, Zulfikar Saifuddin.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk meminta dukungan DPD RI dalam mempercepat proses pemulihan infrastruktur di Kabupaten Padangpariaman yang terdampak bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor.
Sekjen DPD RI Muhammad Iqbal menyambut positif kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi langkah proaktif pemerintah daerah yang menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan dampak bencana.
Menurutnya, sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, DPD RI akan berupaya memantau serta mendorong percepatan proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera, terutama di Kabupaten Padangpariaman.
”DPD RI akan mengkomunikasikan hal ini dengan pihak-pihak terkait agar proses pemulihan infrastruktur pasca bencana dapat segera direalisasikan, termasuk melalui koordinasi dengan Ketua dan Anggota DPD RI,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menjelaskan hingga Februari 2026 Kabupaten Padangpariaman masih berada dalam tahap pemulihan setelah serangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025.
Data pemerintah daerah mencatat total kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2,08 triliun. Selain itu, sebanyak 1.138 unit rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
Rahmat menyebutkan pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan perbaikan bagi rumah warga yang terdampak. Namun, kerusakan pada infrastruktur masih cukup besar.
Beberapa jembatan vital dilaporkan roboh, di antaranya Jembatan Koto Buruak dan Jembatan Anduriang, yang mengakibatkan terputusnya akses transportasi antarwilayah.Selain itu, sejumlah ruas jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan struktural serius akibat tergerus tebing serta aliran sungai.
Ia menambahkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan saat ini, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, guna mempercepat pemulihan infrastruktur di daerah tersebut.
”Karena itu kami berharap dukungan dari DPD RI agar dapat ikut memantau serta mendorong percepatan realisasi program pemulihan pascabencana di Padangpariaman,” ungkapnya.
Rahmat juga menjelaskan sebelum bencana hidrometeorologi terjadi, Kabupaten Padangpariaman sebenarnya telah direncanakan menerima alokasi dana sebesar Rp 65 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendukung program penanganan kebencanaan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, ia berharap DPD RI dapat membantu mengawal serta mendorong realisasi program tersebut agar dapat segera dilaksanakan. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Rahmat Hidayat turut didampingi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Padangpariaman, Riki Zakaria. (*)
Editor : Eri Mardinal