PADEK.JAWAPOS.COM— Dampak banjir di wilayah pesisir Kabupaten Padangpariaman tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi. Tekanan psikososial, kecemasan, trauma, hingga kerusakan atau kehilangan dokumen penting juga menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat pascabencana.
Merespons kondisi tersebut, tim dosen Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar pelatihan dan psikoedukasi bagi kader Posyandu di Kantor Wali Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Tim pelaksana dipimpin Suci Rahma Nio, S.Psi., M.Psikolog dari Program Studi Psikologi UNP, bersama Nurmina, M.A., Ph.D., Psikolog dari UNP dan Dr. Ali Arben, S.H., M.H., M.Kn. dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat.
Kader Posyandu Dibekali Tangani Trauma
Program diarahkan pada penanganan krisis pascabencana dengan pendekatan berbasis komunitas.
Kader Posyandu menjadi sasaran strategis karena memiliki interaksi dekat dengan keluarga, ibu, anak-anak dan lansia di tingkat korong.
Dalam pelatihan tersebut, kader dibekali keterampilan dasar Psychological First Aid (PFA) menggunakan kerangka Look, Listen, Link.
Keterampilan itu ditujukan agar kader mampu mengenali tanda-tanda stres emosional, memberikan respons awal yang adaptif serta memahami alur rujukan dini ketika masyarakat membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat dukungan psikososial awal dapat diberikan lebih cepat di lingkungan masyarakat, terutama kepada kelompok rentan yang mengalami tekanan setelah bencana.
Dokumen Rusak dan Hilang Ikut Dipulihkan
Selain persoalan psikososial, program juga menyentuh aspek pemulihan legal aset pascabencana.
Perhatian diberikan terhadap dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan yang rusak atau hilang akibat bencana.
Pendampingan dilakukan melalui penyediaan buku saku serta mekanisme konsultasi dan pendampingan administratif.
Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami proses yang diperlukan untuk memulihkan dokumen penting mereka.
Kader diharapkan dapat melanjutkan dukungan psikososial awal di tengah masyarakat.
Sementara itu, pemerintah nagari dan jejaring layanan dapat mendukung proses rujukan serta pemulihan legal aset warga.
Melalui pendekatan berbasis komunitas tersebut, program UNP diharapkan tidak hanya membantu masyarakat menghadapi dampak psikologis pascabanjir, tetapi juga memperkuat kemampuan warga memulihkan dokumen dan hak atas aset.
Program ini pada akhirnya diarahkan untuk membangun masyarakat Nagari Katapiang yang lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana serta mampu menjalankan proses pemulihan dengan memanfaatkan kekuatan komunitas.(*)
Editor : Hendra Efison