Rakor tersebut dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi dan dihadiri Kepala Daerah se Sematera Barat, Bawaslu Sumbar, Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI yang bertempat di Aula Balai Kota Pariaman, Selasa (5/11/2024).
Yozarwardi mengatakan bahwa Pilkada 2024 adalah Pilkada yang berbeda dari Pilkada yang lalu karena ini adalah Pilkada yang pertama kalinya yang dilakukan secara serentak secara nasional.
“Di Provinsi Sumatera Barat sendiri ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ada 12 Pemilihan Bupati/wakil Bupati dan 7 pemilihan wali kota /Wakil Wali kota. Sehingga dengan kondisi seperti inui akan berbeda dengan kondisi Pilkada sebelumnya, dan tentu saja potensi kerawanan yang terjadi selama tahapan Pilkada juga berbeda,” terangnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat penutupan rakor mengingatkan seluruh pihak agar lebih aktif menjaga stabilitas keamanan menjelang tiga minggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sebab, sebagaimana harapan Presiden RI Prabowo Subianto, stabilitas pelaksanaan Pilkada akan berdampak pada stabilitas perekonomian nasional.
"Jelas rakor ini sangat penting untuk kita ikuti, sebab lebih kurang tiga minggu lagi Pilkada Serentak akan berlangsung. Terlebih, beberapa daerah sudah melaksanakan debat, di mana eskalasi dan tensi Pilkada semakin meningkat," ujar Audy.
Audy menyebutkan, di Sumbar sendiri telah dipetakan sejumlah daerah dengan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada. Termasuk di dalamnya potensi terjadinya gesekan, pelanggaran kampanye, pelanggaran netralitas ASN, hingga potensi praktik politik uang (money politic).
"Oleh karena itu, setiap unsur di provinsi dan kabupaten/kota harus semakin meningkatkan peran masing-masing dalam menjaga stabilitas Pilkada. Sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, stabilitas Pilkada erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi. Menjaga Pilkada di Sumbar yang mengusung tagline Pilkada Badunsanak, sama halnya dengan menjaga Pilkada secara nasional," ujarnya lagi.
Audy juga secara khusus menyoroti potensi kerawanan praktik politik uang dan pelanggaran netralitas ASN di sejumlah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada. Terlebih, sebagian besar daerah tersebut saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj), Pejabat Sementara (Pjs), atau Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Wali Kota.
"Ada daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang cenderung sedikit, di mana potensi money politicnya tinggi. Selain itu, ada daerah di mana petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya sama-sama maju, hingga Sekdanya juga ada yang maju. Ini tentu daerah unik yang mendapat sorotan lebih. Netralitas ASN-nya juga sangat diuji," ujarnya lagi.
Rakor juga diisi penandatanganan nota kesepahaman antarkepala daerah di Sumbar untuk menjaga stabilitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Setelah menandatangani kesepakatan, tentu saja kepekaan kita terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada perlu lebih ditingkatkan," ujar Audy mengakhiri. (nia)
Editor : Hendra Efison