Gugatan ini diajukan oleh kelompok “Amsterdam Has a Choice”, menandai babak baru dalam perdebatan panjang antara pertumbuhan ekonomi pariwisata dan hak warga untuk hidup tenang.
Dalam gugatan tersebut, warga mendesak pembatasan maksimal 20 juta malam inap turis per tahun, jauh di bawah proyeksi kunjungan saat ini.
Mereka menilai pariwisata massal telah mengubah wajah kota menjadi “taman hiburan terbuka” bagi turis, bukan lagi tempat tinggal bagi penduduk lokal.
“Ini bukan lagi kota untuk hidup. Ini panggung untuk wisatawan,” ujar salah seorang anggota kelompok itu, dikutip dari People Magazine.
Kawasan De Wallen dan Damrak disebut hampir tak pernah sepi dari pengunjung, sementara toko-toko tradisional berganti menjadi gerai suvenir dan harga sewa rumah melonjak tajam.
Pemerintah kota sebenarnya telah menerapkan sejumlah kebijakan pengendalian, seperti menutup pembangunan hotel baru, membatasi kapal pesiar di kanal, dan memperketat izin Airbnb. Namun, kebijakan itu belum cukup meredam dampak pariwisata massal.
Airbnb disebut sebagai faktor utama penyebab krisis hunian di Amsterdam. Banyak pemilik rumah mengalihfungsikan unit mereka menjadi akomodasi wisata, sehingga stok hunian bagi warga lokal berkurang drastis.
Akibatnya, komposisi sosial kota ikut berubah: kawasan yang dulunya dipenuhi anak muda dan pekerja kini menjadi distrik sementara bagi wisatawan global.
Kepala Dinas Pariwisata Amsterdam menyatakan bahwa pemerintah telah menjalankan strategi pengendalian dengan menutup hotel baru di pusat kota dan mendorong wisata ke wilayah pinggiran.
Namun, warga menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.
Fenomena penolakan terhadap pariwisata massal tidak hanya terjadi di Amsterdam. Kota-kota seperti Venesia, Barcelona, dan Praha di Eropa juga mulai memperketat jumlah kunjungan wisatawan.
Baca Juga: Nintendo Resmi Umumkan Switch 2, Hadir dengan Layar OLED 8 Inci dan Performa Gahar
Sementara itu, Kyoto di Jepang menggandakan pajak penginapan sebagai upaya menekan kunjungan berlebih.
Menurut pakar sosial perkotaan dari University of Amsterdam, situasi ini merupakan bentuk “krisis identitas kota”.
Ia menilai Amsterdam harus menata ulang hubungan antara warga dan wisatawan agar keseimbangan sosial tetap terjaga.
Pemerintah kota kini menghadapi dilema besar. Menolak wisatawan berarti kehilangan pemasukan besar—karena sektor pariwisata menyumbang lebih dari 11 persen pendapatan kota—namun membiarkan arus wisata berlebihan berisiko membuat warga kehilangan ruang hidup.
Gugatan kelompok warga ini membuka kembali diskusi penting tentang masa depan Amsterdam: siapa yang sebenarnya berhak atas kota—warga atau wisatawan.(cc5)
Editor : Hendra Efison