PAYAKUMBUH — Wali Kota Zulmaeta menekankan percepatan penyelesaian layanan dasar seperti sampah, jalan, irigasi, dan drainase dalam dialog kinerja penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja Triwulan I 2026 bersama kepala OPD di Aula Josrizal Zain, Senin, 6 April 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Zulmaeta menegaskan persoalan sampah harus segera dituntaskan tanpa menunggu keluhan masyarakat.
“Masalah sampah harus segera selesai. Sebelum masyarakat beraktivitas, sampah harus sudah terangkut semua,” ujarnya.
Baca Juga: Sumbar Perkuat Kesiapsiagaan, BPSDM Susun Rencana Kontingensi Hadapi Ancaman Bencana
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk jalan, irigasi, dan drainase.
“Jangan sampai ada keluhan soal jalan berlubang. Kita akan cek langsung ke lapangan. Kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama,” kata Zulmaeta.
Menurutnya, perangkat daerah harus mengedepankan pendekatan proaktif dalam pelayanan publik agar kepuasan masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, ia menargetkan tidak ada lagi rumah tidak layak huni selama masa jabatannya sebagai bagian dari peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Baca Juga: Okupansi KA Lembah Anai Tembus 120 Persen Saat Libur Paskah 2026
Di sektor perdagangan, Pemko Payakumbuh mendorong percepatan pembangunan pasar, termasuk pembangunan Pasar Tradisional Ibuh Barat dan pembongkaran Pasar Blok Barat.
Zulmaeta meminta pedagang memanfaatkan lokasi penampungan yang telah disediakan pemerintah daerah selama proses pembangunan berlangsung.
Dalam manajemen kinerja, ia menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar target tidak menumpuk di akhir tahun.
“Target harus dievaluasi dari waktu ke waktu, jangan menunggu akhir tahun. Kita ingin hasil maksimal melalui proses yang terukur,” ujarnya.
Ia juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan inovasi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.
Baca Juga: Pertamina dan BKKBN Sumut Resmikan Program TAMASYA untuk Dukung Pekerja Berkeluarga
“ASN ini ibarat mesin. Kalau mesinnya tidak berjalan baik, tujuan organisasi tidak akan tercapai,” kata Zulmaeta.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mari bekerja sama dan memastikan setiap rencana berjalan sesuai catatan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Rida Ananda menjelaskan dialog kinerja diikuti 31 kepala perangkat daerah sebagai bagian dari siklus pengelolaan kinerja ASN.
“Evaluasi Triwulan I harus diselesaikan paling lambat 15 April 2026 sesuai edaran wali kota,” kata Rida.
Ia menyebut forum tersebut menjadi ruang penyelarasan target kinerja, pemaparan capaian, serta identifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah.
“Hasil dialog akan menjadi bahan perbaikan SKP dan peningkatan kinerja ke depan,” ujarnya.(*)
Editor : Hendra Efison