BALAI KOTA—Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tiga hari, 8–10 April 2026, di Balai Kota Payakumbuh, untuk mengevaluasi capaian fisik dan keuangan triwulan I.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam evaluasi kinerja OPD Triwulan I Tahun 2026.
Rapat dilaksanakan dalam tiga sesi yang melibatkan seluruh OPD di bawah koordinasi Asisten I, Asisten II, dan Asisten III Sekretariat Daerah.
Fokus utama pembahasan adalah realisasi fisik dan keuangan program hingga akhir Maret 2026, termasuk penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Selain itu, rapat juga menelaah realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan keterlibatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2026.
Dalam forum tersebut, masing-masing OPD memaparkan progres pelaksanaan program sekaligus kendala yang dihadapi di lapangan.
Sorotan Program Strategis
Sejumlah program strategis nasional yang menjadi perhatian antara lain fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sejuta Rumah, serta penanganan kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak (BBM).
Sementara itu, program strategis daerah mencakup pembangunan dan revitalisasi pasar, peningkatan layanan Rumah Sakit Adnan WD, rencana penyediaan transportasi publik ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur perkotaan.
Arahan Tiga Asisten
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nofriwandi, menekankan pentingnya koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaan program.
Baca Juga: Tambang Emas Ilegal Galugua Ditertibkan
“Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti hasil evaluasi, mempercepat realisasi kegiatan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, mengingatkan peran aktif OPD dalam mendukung program strategis nasional.
Ia juga meminta Bagian Perekonomian memfasilitasi monitoring SPBU guna mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan BBM.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ifon Satria Can, menyebut monev sebagai instrumen pengendalian program.
“Setiap kendala yang muncul harus segera diidentifikasi dan diselesaikan secara terukur,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan input data dalam sistem SiRUP untuk mendukung transparansi pengadaan.
Baca Juga: Rakor MBG Payakumbuh: 23 SPPG Aktif, Jangkau 58 Ribu Penerima Manfaat
Kendala dan Evaluasi
Dalam rapat, OPD juga mengemukakan sejumlah kendala, di antaranya ketepatan waktu pelaksanaan, kelengkapan administrasi, serta optimalisasi sistem pengadaan berbasis digital.
Pembahasan berlangsung dinamis dengan fokus pada penyelesaian masalah strategis guna memastikan program berjalan efektif.
Melalui monev ini, Pemko Payakumbuh menargetkan peningkatan kinerja OPD agar pelaksanaan pembangunan tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(*)
Editor : Hendra Efison