PADEK.JAWAPOS.COM—Komisi I DPRD Sumatera Barat meninjau implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Payakumbuh yang telah mengembangkan sedikitnya enam aplikasi layanan digital di Diskominfo, Kamis (07/05/2026).
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh untuk mengawasi dan menyinkronkan kebijakan SPBE antara provinsi dan daerah.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I Sawal bersama Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Kunjungan diterima Sekda Payakumbuh Rida Ananda bersama Kepala Diskominfo Kurniawan Syah Putra.
Baca Juga: Penataan Pasar Ibuh Barat Payakumbuh: 0 Penggusuran, Pedagang Tetap Berjualan
Sekda Rida Ananda menyebut kunjungan ini menjadi momentum penguatan transformasi digital pemerintahan daerah.
“Payakumbuh berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE,” ujar Rida.
Ia menegaskan Pemko Payakumbuh kini mempercepat digitalisasi layanan sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.
“Kami ingin teknologi benar-benar memberi kemudahan bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tambahnya.
Kepala Diskominfo Kurniawan Syah Putra menjelaskan indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan setiap tahun berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB.
Baca Juga: Diskominfo Payakumbuh Gelar Rapat 50 Admin OPD, Perkuat 5 Kanal Informasi Publik
“Capaian ini menjadi indikator bahwa implementasi SPBE berjalan konsisten dan terus berkembang,” katanya.
Ia memaparkan Pemko Payakumbuh telah mengembangkan sejumlah sistem digital seperti MyKOPAY, E-Kinerja, E-SPPD, SiPENTING, Sipedati, SiPADUKO, serta BIG DATA untuk mendukung perencanaan berbasis data.
“Semua layanan ini kami integrasikan untuk mempercepat pelayanan publik dan efisiensi birokrasi,” jelasnya.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal mengapresiasi kemajuan digitalisasi Pemko Payakumbuh dan menilai daerah ini cukup progresif dalam implementasi SPBE.
“Payakumbuh menunjukkan perkembangan nyata dalam digitalisasi layanan publik,” ujarnya.
Kunjungan ini memperkuat sinkronisasi kebijakan digital antara provinsi dan kota serta mendorong percepatan layanan publik berbasis elektronik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.(*)
Editor : Hendra Efison