PADEK.JAWAPOS.COM— Pemerintah Kota Payakumbuh memproyeksikan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mencapai Rp879,50 miliar, naik 16,90 persen dibandingkan APBD awal 2026.
Proyeksi tersebut disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta saat menyerahkan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/8/2026).
Kenaikan belanja tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp794,37 miliar atau naik 22,15 persen dibandingkan target dalam APBD awal 2026.
Salah satu faktor utama peningkatan kapasitas fiskal tersebut adalah tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp116,97 miliar. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat Rp6,43 miliar atau 3,90 persen, serta terdapat penyesuaian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Zulmaeta mengatakan tambahan kapasitas fiskal tersebut harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
Tambahan anggaran bukan untuk belanja konsumtif
Zulmaeta menegaskan tambahan anggaran tidak diarahkan untuk memperluas belanja konsumtif. Dana tersebut akan diprioritaskan untuk program yang dinilai memiliki daya ungkit terhadap pembangunan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, tambahan TKD menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur daerah, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Penyesuaian anggaran dilakukan setelah Pemko Payakumbuh mengevaluasi seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan pelaksanaan APBD hingga Semester I 2026.
Evaluasi tersebut menghasilkan penambahan maupun pengurangan alokasi anggaran pada sejumlah perangkat daerah. Zulmaeta menekankan setiap penambahan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kebijakan belanja dalam rancangan perubahan APBD diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pemerintahan berbasis digital, penanggulangan bencana, pengembangan UMKM, perdagangan, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.
Pendapatan daerah diproyeksikan Rp794,37 miliar
Dari sisi pendapatan, Pemko Payakumbuh akan mengoptimalkan PAD melalui penguatan tata kelola pajak dan retribusi, digitalisasi pelayanan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Rancangan perubahan APBD tersebut mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh 2026. Kebijakan itu juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Zulmaeta mengatakan Perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi instrumen penyesuaian anggaran, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif, efisien, produktif, dan akuntabel.
Tambahan TKD tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran TKD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ mengenai penyesuaian transfer ke daerah bagi daerah terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Pemko Payakumbuh berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan fiskal daerah.(*)
Editor : Hendra Efison