Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan sejumlah poin penting terkait keberlangsungan program MBG yang dinilai strategis bagi pemenuhan gizi anak dan ibu hamil.
“Program MBG merupakan program strategis nasional untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak dan ibu hamil di Indonesia, oleh karena itu perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak,” ujar Mahyeldi.
Biaya Produksi MBG Lebih Besar dari Anggaran Nagari
Mahyeldi mengungkapkan, biaya produksi program MBG di setiap dapur terbilang besar. Dengan perhitungan Rp45 juta per hari untuk penyediaan makanan selama 20 hari per bulan, maka total biaya per dapur mencapai Rp900 juta per bulan.
“Biaya produksi MBG per dapur untuk satu tahun berjumlah Rp10,8 miliar. Jumlah itu lebih besar dari alokasi anggaran nagari atau desa yang besarnya Rp1 miliar,” jelasnya.
Saat ini, skema pelaksanaan MBG di Sumbar dilakukan dengan sistem satu dapur melayani dua nagari. Dari total 120 dapur yang ditargetkan, baru 84 dapur yang telah beroperasi.
Suplai Pangan dari Produksi Masyarakat Nagari
Mahyeldi berharap ke depan kebutuhan dapur MBG dapat disuplai dari produksi pangan masyarakat di masing-masing nagari. Menurutnya, hal ini akan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara lebih merata.
“Saya minta ini menjadi perhatian seluruh OPD terkait di provinsi, bagaimana mensinergikan produksi pangan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dapur MBG. Harapan kita dengan itu, pergerakan ekonomi masyarakat dapat lebih merata,” tegasnya.
Dugaan Kasus Keracunan di Agam
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyinggung kasus dugaan keracunan yang menimpa warga Kabupaten Agam. Sebanyak 86 orang dilaporkan terindikasi keracunan setelah mengonsumsi nasi goreng dari program MBG.
Baca Juga: Kisah Riki, Relawan Penjaga Pintu Rel KA Kayu Kalek Padang yang Hidup dari Sukarela Pengendara
“Kemarin ada 86 orang warga Kabupaten Agam terindikasi keracunan setelah mengonsumsi nasi goreng program MBG. Saat ini, Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Sumbar sedang melakukan identifikasi lapangan. Untuk sementara, operasional dapur tersebut kita stop dulu,” jelas Mahyeldi.
Ia meminta seluruh pihak terkait, baik pemerintah kabupaten/kota maupun Satgas MBG, segera melakukan langkah cepat dalam penanganan masalah di lapangan.
“Pastikan setiap anak mendapat makanan sesuai standar dan higienis. Standarisasi perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh bupati, wali kota maupun Satgas agar program MBG ini dapat berjalan optimal di Sumbar,” pungkasnya.(*)
Editor : Hendra Efison