Sebab sebagai daerah yang memiliki pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Kepulauan Mentawai, daerah itu memiliki potensi bencana yang cukup besar seperti gempa yang disertai tsunami.
Hal itu dapat dilihat dari kondisi lapangan, sebab dengan garis pantai yang memanjang dari utara hingga ke selatan mencapai 264 kilometer. Sebesar 30 persen penduduknya yang saat ini mencapai 546 ribu jiwa, berada pada zona merah tsunami.
Karena dari 15 kecamatan yang ada, 12 kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan pesisir pantai yang berhadapan dengan perairan laut Mentawai tersebut.
Setidaknya pada kecamatan-kecamatan tertentu yang masuk pada zona merah gempa yang disertai tsunami, membutuhkan empat hingga lima shelter tempat evakuasi akhir (TEA) disamping juga tempat evakuasi sementara (TES) dengan memanfaatkan kearifan lokal.
Rizal Mala 50, tokoh masyarakat Kecamatan Lengayang, mengatakan kepada Padang Ekspres Rabu (6/7) bahwa kehadiran shelter pada kawasan padat penduduk yang berada pada zona merah tsunami dengan daya tampung 2 ribu jiwa, merupakan kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan di daerah itu.
"Terutama sekali pada kawasan atau pemukiman yang padat penduduk, seperti Kota Painan, Salido, Sago, Pasar Baru Bayang, Batang Kapas, Surantih, Amping Parak, Pasar Kambang, Pasar Lakitan, Koto Raya, Pulakek, Sumedang, Sungai Tunu Muaro Aia Jambu, Pasir Gantiang dan banyak lagi. Namun yang lebih utama sekali adalah kawasan atau pemukiman penduduk yang tidak memiliki daerah ketinggian. Sementara kawasan itu masuk pada zona merah tsunami," katanya.
Dia menjelaskan bahwa pada beberapa kawasan pemukiman yang dia jelaskan itu hingga saat ini hanya sebagian kecil yang memiliki daerah ketinggian seperti perbukitan.
"Oleh masyarakat lokal, keberadaan daerah ketinggian itu bisa dimanfaatkan sebagai shelter alami. Namun tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah agar berbagai sarana dan prasarana penunjang bisa terjawab pada kawasan yang memiliki daerah ketinggian tersebut," ucapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Syafri Dodi 45, warga lainnya di Kecamatan IV Jurai kepada Padang Ekspres Rabu (6/7).
Dia berharap keberadaan beberapa unit shelter permanen yang ada saat ini bisa tetap terjaga dan juga memiliki berbagai sarana yang nyaman untuk ditempati, walaupun bukan disaat bencana tidak terjadi.
"Hal itu penting dilakukan guna tercapainya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana selama 24 jam. Namun tetap harus diiringi dengan kesiapan pemerintah itu sendiri melalui petugas terkait, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," katanya.
Dia menjelaskan bahwa keberadaan shelter yang terdapat di Rawang Nagari Painan Utara, merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dengan berbagai sarana penunjang.
"Sebab keberadaan shelter yang berfungsi sebagai tempat penampungan akhir ini, merupakan sarana-satu-satunya yang cukup bagus dan juga mampu menampung masyarakat lebih dari dua ribu jiwa di Kota Painan. Saya akui sarana ini cukup aman dan juga terjaga karena berada persis di pinggir jalan utama belakang GOR Ilyas Yakub Painan," jelasnya.
Dia menambahkan bahwa shelter yang tergolong cukup bagus itu juga menambah keindahan Kota Painan, sebab juga dijadikan sebagai taman bermain bagi kalangan remaja disaat-saat tertentu.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pessel, Doni Gusrizal, dengan didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Kesiapsiagaan, Doni Boy, ketika dihubungi Padang Ekspres Rabu (6/7) menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya maksimal untuk melindungi masyarakat di daerah itu dari berbagai ancaman bencana, termasuk juga bencana gempa yang disertai tsunami sebagaimana dikhawatirkan bisa terjadi.
Bahkan hingga saat ini pihaknya juga terus berupaya melakukan pengembangan dan pembangunan jalur evakuasi di setiap kecamatan.
"Upaya itu kita lakukan agar masyarakat bisa melakukan kesiapsiagaan ketika bencana gempa terjadi dengan memanfaatkan daerah ketinggian melalui petunjuk jalur evakuasi. Sebab keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kita juga meminta kearifan lokal nagari dalam memanfaatkan daerah ketinggian sebagai shelter alami," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa penyediaan berbagai sarana dan prasarana evakuasi tsunami itu sudah dilakukan sejak tahun 2010 lalu di Pessel.
"Sarana yang dikembangkan bukan saja sekedar penyediaan shelter, tapi juga jalur evakuasi berikut rambu penunjuk jalan. Karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga belum semuanya bisa dijangkau, atau masih memprioritaskan pada daerah-daerah padat penduduk yang berada di zona merah tsunami," ungkapnya.
Dia mengakui bahwa di Pessel sarana evakuasi tsunami yang paling banyak dibangun adalah di Kota Painan. Sebab Painan merupakan ibu kota kabupaten, serta juga padat penduduk.
Sedangkan untuk Pessel beberapa jalur evakuasi menuju daerah ketinggian yang sudah dibangun itu diantaranya, di Gunung Sago Kecamatan Sutera, Luhung Pasar Baru Kecamatan Bayang, Puncak Langkisau Kota Painan, Bukit PDAM Rawang Lota Painan, Bukit dekat Sei Nipah Kecamatan IV Jurai, dan bukit bekas Taman Makam Pahlawan Kota Painan, yang sekaligus menjadi shelter TEA dengan daya tampung lebih dari dua ribu jiwa.
"Karena belum semua pemukiman yang bisa tersentuh, sehingga peran pemerintahan nagari melalui perencanaan kegiatan nagari yang ditunjang oleh dana nagari sangat diharapkan dalam menjawab kebutuhan itu," jelasnya.
Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan, Doni Boy, menambahkan bahwa selain jalur evakuasi menuju daerah ketinggian, sebanyak 6 unit seheltar juga sudah dibanguan di beberapa titik di daerah itu sejak 2012 lalu.
Diantaranya, di Kota Painan sebanyak 2 unit, Pasir Ganting Kecamatan Pancung Soal 1 unit, di Kecamatan Airpura 1 unit, Amping Parak Kecamatan Sutera 1 unit, dan Nagari Kambang 1 unit pula.
"Karena pada kecamatan-kecamatan tertentu sedikitnya kita membutuhkan shelter sebanyak 5 unit, sehingga dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah kita mengharapkan dukungan dari pusat. Selain itu kearifan lokal masing-masing nagari dengan memanfaatkan daerah ketinggian sebagai shelter alami juga sangat diharapkan," ucapnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus mendorong terbentuknya Kelompok Siaga Bencana (KSB) pada semua nagari di daerah itu.
"Dorongan itu kita lakukan karena KSB lah yang menjadi garda terdepan bila bencana terjadi. Baik bencana banjir, tanah longsor, gempa yang diprediksi disertai tsunami, dan lain sebagainya. Peresmian dan pelantikan anggota KSB ini juga akan kita lakukan pada tanggal 12 Juli 2022 mendatang di Nagari Palangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir," ucapnya.
Diakuinya bahwa sejak pandemi Covid-19 terjadi, banyak kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana terhenti.
"Karena mitigasi dan penanggulangan bencana merupakan hal utama yang tidak boleh dikesampingkan. Sehingga memasuki tahun 2023 nanti semua jalur evakuasi akan kita permanenkan," jelasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa sirine tsunami yang sudah hampir 2 tahun tidak lagi hidup, sudah dilaporkan ke BPBD provinsi. Sebab tombolnya ada di provinsi.
"Terkait 11 titik sirine Early Warning System (EWS) yang ada di Pessel, sebanyak 8 titik masih berfungsi dan dalam kondisi baik. Karena pengoperasiaanya dilakukan secara manual, sehingga keberadaan dan peran KSB sangat diharapkan. Hingga saat ini anggota KSB yang masih aktif ada sebanyak 43 dan tersebar pula di 43 nagari. Secara bertahap akan kita lakukan pembentukannya sebanyak 139 KSB lagi pada 15 kecamatan yang ada," tutupnya menimpali. (yon)
Editor : Novitri Selvia