Salah satu contohnya adalah Batang Lagan yang melintasi Nagari Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti.
Sungai yang dulunya menjadi sumber utama kehidupan warga untuk mandi, mencuci, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari itu, kini berubah menjadi saluran air yang kotor, tersumbat, dan dipenuhi oleh limbah rumah tangga. Warga menyebut kondisi tersebut sudah berada pada tahap mengkhawatirkan.
“Kami sangat sedih, sebab sungai yang selama ini kami jadikan sebagai sumber kehidupan untuk berbagai kebutuhan seperti mandi, mencuci, dan lainnya, sekarang sudah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, serta dipenuhi oleh sampah rumah tangga seperti plastik, popok, dan limbah cair lainnya,” ungkap Efri, 45, kepada Padang Ekspres, Senin (2/5).
Ia menambahkan, akibat pencemaran ini, sungai tak lagi mampu menampung debit air secara maksimal, sehingga ketika musim hujan tiba, air kerap meluap hingga membanjiri permukiman warga dan kawasan Pasar Jumat di nagari tersebut.
Tak hanya itu, meski kondisi air sungai sudah tercemar, sejumlah anak-anak masih tampak bermain dan mandi di sungai tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena air yang tercemar berisiko menyebabkan diare, infeksi kulit, hingga paparan logam berat.
“Pencemaran ini juga berdampak buruk terhadap biota sungai akibat menurunnya kadar oksigen dalam air,” tambah Efri.
Persoalan ini diperparah dengan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah. Hingga kini, Nagari Lagan Hilir Punggasan belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai. Warga pun terpaksa menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah utama.
Sekretaris Nagari Lagan Hilir Punggasan, Martius Datuak Talanai Sati menjelaskan, pihaknya sudah berulang kali mengadakan musyawarah bersama Badan Musyawarah Nagari dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN). Namun, hingga saat ini belum ada solusi konkret karena terbatasnya infrastruktur dan anggaran.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, tapi belum ada tindak lanjut sampai sekarang,” ungkapnya, Minggu (2/6).
Menurut Martius, nagari-nagari yang dilintasi aliran sungai seharusnya menjadi prioritas pelayanan mobil sampah. Sayangnya, keterbatasan jumlah kendaraan dan petugas kebersihan menyebabkan pelayanan hanya menjangkau wilayah-wilayah tertentu.
“Ketiadaan lahan untuk TPA dan jauhnya lokasi TPS menyebabkan masyarakat menjadikan sungai sebagai alternatif pembuangan sampah,” jelasnya prihatin.
Masalah ini bukan hanya berdampak pada Nagari Lagan Hilir Punggasan, namun juga merembet ke wilayah lain seperti Nagari Lagan Gadang Mudiak Punggasan dan Nagari Punggasan Utara. Martius menekankan perlunya dukungan dari Pemkab Pessel hingga pemerintah provinsi dan pusat.
Ia menyebutkan, beberapa langkah yang diusulkan antara lain pembangunan TPA terpadu, program biopori dan sumur resapan untuk mencegah banjir, edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, serta normalisasi sungai dengan pengerukan sedimen dan pembersihan sampah secara rutin.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkimtan LH) Pesisir Selatan, Hadi Darma Putra, melalui Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran, Meri Zelni, mengakui keterbatasan dalam pelayanan kebersihan.
“Saat ini jumlah petugas kebersihan hanya sebanyak 201 orang, yang mencakup sopir, kernet, hingga petugas TPA. Sedangkan truk pengangkut sampah hanya tersedia 10 unit,” jelasnya.
Kesepuluh truk tersebut, lanjutnya, tidak hanya melayani Kota Painan, namun juga harus menangani sampah dari tiga kecamatan lainnya seperti Batang Kapas, Bayang, dan Koto XI Tarusan.
“Produksi sampah yang diangkut ke TPA Gunung Bungkuak Lumpo setiap hari mencapai 35 ton. Dari jumlah itu, 20 ton berasal dari Kota Painan saja. Idealnya, truk tersebut hanya melayani Kota Painan,” ungkap Meri Zelni.
Menanggapi keluhan warga, ia menyatakan pihaknya akan membahas persoalan ini dengan pimpinan untuk mencari solusi terbaik ke depannya. (yon)
Editor : Adetio Purtama