PADEK.JAWAPOS.COM - Kabupaten Tanahdatar berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan menekan angka kemiskinan hingga menyentuh level terendah di tingkat kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, persentase penduduk miskin di daerah tersebut kini berada di angka 3,59 persen.
Pencapaian ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Tanahdatar Ahmad Fadly saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanahdatar Tahun 2026 di Aula Bappedalitbang, Kamis (9/4). Penurunan ini dianggap signifikan mengingat tantangan ekonomi yang ada.
“Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanahdatar tahun 2025 tercatat sebesar 3,59 persen. Angka ini turun sebesar 0,67 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada di angka 4,26 persen,” ujar Ahmad Fadly dalam sambutannya di depan para pejabat daerah.
Baca Juga: Tol Pekanbaru–Padang Dipercepat, Ruas Sicincin–Bukittinggi Dikebut
Lebih lanjut, ia merinci jumlah warga yang keluar dari zona kemiskinan mencapai ribuan jiwa. Dari total 15 ribu jiwa penduduk miskin pada tahun 2024, angka tersebut menyusut menjadi 12.557 jiwa pada tahun 2025. Meski mengapresiasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wabup mengingatkan agar capaian ini tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Capaian ini patut diapresiasi, namun kita tidak boleh jumawa atau terlena. Penurunan kemiskinan ini terjadi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga kita harus tetap mencermati dinamika yang ada agar tren positif ini terjaga,” tegasnya.
Ahmad Fadly menggarisbawahi kekhawatiran mengenai ketergantungan masyarakat pada program bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Ia menekankan pentingnya peralihan menuju program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas agar masyarakat memiliki kemandirian ekonomi jangka panjang.
“Kita harus mengantisipasi risiko lonjakan kemiskinan jika intervensi bantuan berkurang. Setidaknya ada lima isu utama yang menjadi perhatian, mulai dari desain intervensi yang belum sepenuhnya tepat sasaran hingga pemanfaatan data yang belum optimal dan belum terintegrasi secara menyeluruh,” tambah Wabup.
Baca Juga: OJK: Pajak Kripto Tembus Rp1,96 T, Pengguna Terus Bertambah
Menghadapi tahun anggaran 2026, Pemkab Tanahdatar akan memfokuskan kebijakan pada tiga strategi utama yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan berbasis wilayah. Seluruh OPD diminta untuk membuang ego sektoral dan bekerja secara terpadu.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappedalitbang Tanahdatar Adriyanti Rustam memaparkan bahwa posisi Tanahdatar saat ini berada jauh di bawah rata-rata kemiskinan tingkat provinsi maupun nasional. Perbandingan ini menunjukkan efektivitas program daerah yang cukup tinggi.
“Tingkat kemiskinan kita sebesar 3,59 persen adalah yang terendah di Sumbar. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan di tingkat Provinsi Sumbar berada pada 5,57 persen dan di tingkat nasional masih di angka 9,03 persen,” jelas Adriyanti.
Sebagai langkah konkret ke depan, Adriyanti membeberkan enam rencana strategis prioritas untuk tahun 2026, di antaranya penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN), konvergensi kemiskinan ekstrem, hingga perlindungan sosial yang adaptif. Ia meyakini koordinasi lintas sektor adalah kunci utama keberhasilan.
Baca Juga: Penguatan HAM di Pariaman, Tegaskan Layanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi
“Penanggulangan kemiskinan memerlukan komitmen bersama. Dengan regulasi yang jelas dan program yang terintegrasi, kita optimistis dapat mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Tanah Datar,” pungkasnya dalam sesi yang dimoderatori oleh Sekkab Abdurahman Hadi tersebut. (cc8)
Editor : Adriyanto Syafril