PADEK.JAWAPOS.COM - Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengingatkan tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan publik.
“Tidak ada bedanya pasien BPJS maupun pasien mandiri, tidak boleh ada petugas yang membeda-bedakan kualitas layanan berdasarkan status sosial atau ekonomi, membedakan pasien dari suku atau agama apa pun. Semua pasien harus dilayani dengan baik dan berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, ramah, serta manusiawi,” ujarnya dalam acara “Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman.
Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti di Aula Balai Kota Pariaman, Kamis (9/4).
Menurut Mulyadi, tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Tugasnya tidak hanya menyembuhkan penyakit secara medis, tetapi juga menyembuhkan dengan pendekatan kemanusiaan.
Baca Juga: Tol Pekanbaru–Padang Dipercepat, Ruas Sicincin–Bukittinggi Dikebut
“Kesehatan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang kita berikan, harus berlandaskan pada prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM,” jelasnya.
Mulyadi menambahkan, Dinas Kesehatan Pariaman baik rumah sakit dan seluruh Puskesmas di bawahnya sebagai institusi yang humanis dan peduli HAM dengan pelayanan yang adil. Tidak hanya menyehatkan fisik masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan mereka kepada pemerintah.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius. Mari kita perkuat komitmen, tingkatkan kualitas dan wujudkan pelayanan kesehatan yang setara untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman,” ujarnya.
Harapannya dapat mewujudkan akses pelayanan kesehatan ramah HAM tanpa diskriminasi di Kota Pariaman.
Baca Juga: OJK: Pajak Kripto Tembus Rp1,96 T, Pengguna Terus Bertambah
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti mengatakan penguatan kapasitas HAM ini diberikan untuk semua ASN khususnya bagi tenaga medis dan kesehatan yang berada di kabupaten/kota di Sumbar, termasuk juga masyarakat, komunitas dan pelaku usaha. Tujuannya memasyarakatkan nilai-nilai HAM agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi orang lain.
Dewi juga menerangkan HAM memiliki posisi strategis dalam visi dan misi Presiden, termasuk dalam program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, dan penyelenggaraan sekolah rayat sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
“Dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan yang mementingkan martabat, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta saling menghargai sesama tanpa diskriminasi dan setara bagi semua,” tutupnya.
Baca Juga: Penguatan HAM di Pariaman, Tegaskan Layanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi
Hadir dalam acara itu Asisten I Elvis Chandra, Staf Ahli, kepala OPD, Kepala Badan, Kabag dan camat se-Kota Pariaman, serta jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kota Pariaman. (nia)
Editor : Adriyanto Syafril