PADEK.JAWAPOS.COM - Warga terdampak galodo di Muaropisang, Pasar Maninjau, Selingka Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam memprotes pendataan bantuan pascabencana yang dinilai belum tepat sasaran.
Sejumlah korban mengaku rumah mereka terdampak luapan batang air, namun tidak masuk daftar penerima bantuan dari Kementerian Sosial maupun Baznas.
Keluhan muncul karena bantuan sembako yang disalurkan ke lokasi pengungsian disebut justru diterima sejumlah nama yang tidak terdata sebagai korban.
Sementara warga yang rumahnya benar-benar rusak akibat terjangan air dan material di kawasan bawah Batang Muaropisang malah belum tersentuh bantuan.
Warga menyebut, beberapa rumah panggung berbahan kayu mengalami rusak ringan. Bahkan ada rumah yang terlihat miring pada bagian kisi-kisi setelah diterjang galodo.
“Yang terdampak di bawah batang air justru ada yang tidak dapat. Saat data bantuan keluar, malah ada keluarga dari jorong lain yang tidak terkena air ikut menerima,” keluh seorang warga Rahmat Wayunal, Jumat (10/4).
Keluhan warga berawal dari penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan Baznas. Meski bantuan sembako sempat disalurkan ke lokasi pengungsian, sejumlah warga yang rumahnya terdampak langsung oleh luapan batang air justru tidak tercantum sebagai penerima. Sebaliknya, muncul nama-nama penerima dari jorong lain yang disebut tidak terdampak galodo.
Baca Juga: Transisi Energi Kian Mendesak, Masyarakat di Tiga Daerah Terdampak Dorong Keadilan dan Transparansi
Ia mengatakan kawasan bawah Batang Muaropisang, beberapa rumah panggung berbahan kayu mengalami kerusakan ringan akibat terjangan material. Bahkan, ada rumah yang tampak miring pada bagian kisi-kisi setelah dihantam arus air bercampur lumpur dan batu.
“Yang terdampak nyata di bawah aliran batang air malah ada yang tidak dapat. Saat data bantuan keluar, ada keluarga dari jorong lain yang tidak kena air ikut menerima,” ungkapnya.
Ia mengatakan yang belum mendapatkan bantuan disebut sudah mendatangi wali nagari untuk meminta penjelasan. Jika persoalan ini belum juga menemukan titik terang, mereka berencana membawa keluhan tersebut ke tingkat kecamatan agar segera ditindaklanjuti.
Menanggapi hal itu, Wali Jorong Pasar Maninjau Dedy Febrianto menjelaskan pihaknya hanya berperan mendampingi proses pendataan di lapangan.
Menurutnya, data kerusakan rumah dan bangunan berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), kemudian diteruskan ke Dinas Sosial melalui Kantor Pos untuk penyaluran bantuan.
“Sebagai wali jorong kami hanya mendampingi. Pendataan kali ini memang pengalaman baru bagi kami, meski di kawasan ini galodo sudah berulang sampai sembilan kali,” ujarnya.
Ia mengatakan persoalan utama terletak pada penggunaan basis data yang berbeda antarinstansi. Perkim mendata rumah dan bangunan, sementara Dinas Sosial seharusnya juga memiliki data sendiri terkait jiwa terdampak, termasuk warga yang tinggal di rumah kontrakan.
Baca Juga: Museum Adityawarman Gelar LCCM 2026, Tuti Alawiyah Sebut Minat Siswa Tinggi
“Kalau data Dinsos hanya mengambil dari Perkim, tentu fokusnya rumah pemilik. Sementara warga kontrakan atau penghuni yang terdampak bisa tidak masuk, padahal bantuan Dinsos itu untuk jiwa,” tegasnya.
Akibat persoalan tersebut, dari sekitar 80 rumah yang telah didata terdampak, baru 39 rumah yang masuk dalam daftar usulan bantuan. Kondisi ini memicu keresahan warga, sebab banyak rumah yang mengalami rusak ringan hingga miring masih belum terakomodasi.
Sebagai solusi, pihak jorong bersama pemerintah nagari telah menyusun ulang data korban terdampak untuk diajukan kembali. Data terbaru itu akan dibawa saat pertemuan dengan Sekretaris Daerah guna meminta klarifikasi dan langkah penyelesaian. “Data sudah kami buat ulang. Besok kami akan bertemu Sekda untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi,” kata Dedy.
Selain itu, pemerintah setempat juga tengah menyiapkan surat justifikasi yang menjelaskan kondisi masing-masing rumah secara rinci, termasuk tingkat kerusakan dan status penghuni. Surat tersebut diharapkan menjadi dasar verifikasi ulang oleh dinas terkait agar bantuan bisa disalurkan lebih tepat sasaran. (cr1)
Editor : Adriyanto Syafril