PADEK.JAWAPOS.COM - Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat kerja untuk mematangkan penyusunan program kerja prioritas sekaligus kebutuhan anggaran tahun 2026 dan 2027. Rapat berlangsung di Ruang Pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, Jumat (8/5).
Rapat dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang, dan dihadiri jajaran pengurus serta perwakilan dari masing-masing bidang di lingkungan LPTQ Sumbar.
Sekretaris II LPTQ Sumbar, Afrizal, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi perdana pada akhir Februari lalu, yang telah membahas rancangan program kerja serta kebutuhan anggaran organisasi untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
“Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujar Afrizal.
Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang, menjelaskan bahwa meskipun proses penyusunan program kerja masih berlangsung, sejumlah kegiatan strategis telah dilaksanakan karena adanya kebutuhan organisasi yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
“Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional Tahun 2026 yang digelar pada akhir April lalu,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian dokumen program kerja dan rincian kebutuhan anggaran perlu segera dituntaskan karena proses penganggaran pemerintah daerah terus berjalan, termasuk penyusunan anggaran perubahan tahun 2026.
Menurutnya, pada perubahan anggaran tahun 2026, LPTQ Sumbar diperkirakan memperoleh dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp300 juta. Sementara pada tahun 2027, dukungan hibah diproyeksikan meningkat menjadi Rp1 miliar.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan sponsor juga terbatas,” kata Ikhwan.
Ia juga meminta seluruh bidang segera menyampaikan usulan program paling lambat Minggu (10/5), baik berupa program unggulan maupun rincian kebutuhan anggaran.
“Usulan tersebut tidak hanya untuk program tahun 2026, tetapi juga tahun 2027. InsyaAllah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak sponsor,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Edi Dharma, menekankan pentingnya percepatan penyusunan kebutuhan anggaran LPTQ agar dapat segera diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar melalui Biro Kesra.
Ia menyebutkan bahwa tenggat waktu pengusulan anggaran perubahan tahun 2026 semakin terbatas sehingga seluruh kebutuhan harus segera difinalisasi.
Terkait kebutuhan kendaraan operasional, Edi Dharma menyarankan penggunaan skema sewa temporer, seperti pemanfaatan transportasi umum atau sewa kendaraan harian berbasis kebutuhan, yang dinilai lebih efisien dibandingkan pengadaan baru atau penggunaan kendaraan dinas.
“Skema sewa itu banyak keuntungannya. Selain tidak perlu biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Selain itu, untuk pelaksanaan Training Center (TC), ia menyarankan agar memanfaatkan fasilitas milik pemerintah, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama, agar kegiatan lebih efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.
“Kita di Pemprov memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC. Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” pungkas Edi Dharma. (wni)
Editor : Adriyanto Syafril