PADEK.JAWAPOS.COM - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan agar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Sumbar disusun secara realistis, sesuai kewenangan daerah, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah agar tidak bermasalah saat diterapkan di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (11/5), saat memberikan pandangan terhadap dua Ranperda, yakni perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan serta Pemberdayaan Petani.
Menurut Mahyeldi, regulasi yang dibentuk tidak boleh berhenti pada tataran konsep, tetapi harus dapat dilaksanakan secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Peraturan daerah yang dihasilkan nantinya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya,” ujar Mahyeldi.
Dalam pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Mahyeldi mengapresiasi inisiatif DPRD Sumbar yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan perkembangan zaman.
Ia menilai substansi Ranperda telah mengakomodasi sejumlah kebutuhan strategis daerah, mulai dari pembangunan asrama sekolah, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal, pendidikan inklusif, penguatan pendidikan vokasi, hingga sistem pendidikan adaptif kebencanaan.
Namun demikian, Mahyeldi meminta sejumlah poin dalam Ranperda diperjelas agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru. Beberapa di antaranya terkait indikator sekolah yang membutuhkan dukungan asrama, pola kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri, serta mekanisme penerimaan murid baru agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.
Mahyeldi secara khusus menyoroti persoalan akses pendidikan di wilayah kepulauan seperti Mentawai yang dinilai membutuhkan solusi konkret berupa penyediaan asrama sekolah.
“Di Mentawai anak-anak kita tinggal di pulau-pulau. Ketika cuaca buruk mereka sulit hadir ke sekolah. Solusinya adalah asrama, dan itu yang kita usulkan,” katanya.
Sementara itu, dalam pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Mahyeldi menegaskan sektor pertanian hingga kini masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumbar, terutama di kawasan pedesaan.
Meski demikian, petani dinilai masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan lahan, akses permodalan, irigasi, hingga fluktuasi harga hasil pertanian yang memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.
“Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat sektor pertanian di daerah,” ungkapnya. (wni)
Editor : Adriyanto Syafril