Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Warga masih Terdampak, Satgas Turun Tangan, Padangpariaman Terlambat Pulih

Aris Prima Gunawan • Sabtu, 13 Juni 2026 | 08:00 WIB
Ilustrasi.
Ilustrasi.

PADEK.JAWAPOS.COM -- Upaya percepatan pemulihan pascabanjir bandang di Kabupaten Padangpariaman terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) sekaligus meninjau langsung kondisi infrastruktur serta bantuan kemasyarakatan di wilayah terdampak.

Tim supervisi Satgas PRR dipimpin Wakil II Pos Komando Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma (Pamen Mabesad), didampingi Anggota Pos Komando Analisis dan Evaluasi Satgas PRR Gatot Satria Wijaya, Analis Kebencanaan Ahli Madya Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB, serta Anggota Pos Komando Data Satgas PRR Sertu Tri Wahyu Hadiyanto. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Kodim 0308/Pariaman dan Polres Pariaman.

Kedatangan rombongan Satgas PRR disambut langsung oleh Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis di Pendopo Bupati pada Kamis (11/6). Usai penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam rapat tersebut, Bupati John Kenedy Azis memaparkan bahwa dampak banjir bandang yang terjadi pada akhir 2024 masih dirasakan hingga kini oleh masyarakat. Sejumlah kerusakan infrastruktur belum tertangani secara optimal dan membutuhkan percepatan penanganan.

“Banyak infrastruktur vital yang lumpuh, mulai dari jembatan putus hingga jalan rusak berat. Lahan pertanian warga juga tidak lagi bisa digarap akibat perubahan aliran sungai. Sejumlah fasilitas pendidikan rusak dan tidak dapat digunakan. Kondisi ini berdampak besar terhadap kehidupan dan perekonomian ma­sya­rakat,” ujar JKA.

Ia menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat ditunda karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan lagi sekadar program pembangunan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti kondisi warga yang masih harus berjuang dalam keterbatasan akses. Ia mengisahkan adanya warga yang sempat nekat menyeberangi sungai menggunakan seutas tali karena jembatan penghubung telah putus.

“Salah seorang warga bahkan nekat menyeberangi sungai dengan berpegangan pada tali karena jembatan yang biasa digunakan sudah tidak ada lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, warga tersebut sem­pat terjatuh dan hanyut setelah pega­ngan tali terlepas, namun berhasil diselamatkan oleh masyarakat sekitar.

“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan ji­wa,” tambahnya.

JKA juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui Satgas PRR dapat mempercepat proses pemulihan di Padangpariaman.

“Kami berharap kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih sangat mendesak di Padangpariaman dapat masuk dalam skala prioritas nasional sehingga proses pemulihan bisa berlangsung lebih cepat dan menyeluruh,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI-Polri, Kejaksaan, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan pascabencana.

Usai rapat, rombongan Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Pa­da­ngpariaman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi terdampak.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kawasan Asam Pulau, di mana tim melihat kondisi aliran sungai serta jalan penghubung menuju PLTA Singkarak yang terputus akibat bencana. Selanjutnya, rombongan menuju Tanah Taban untuk meninjau lahan pertanian warga yang terdampak banjir dan masih membutuhkan penanganan agar dapat kembali dimanfaatkan.

Peninjauan dilanjutkan ke Jembatan Anduriang yang mengalami kerusakan parah hingga putus akibat banjir bandang. Kondisi ini me­nyebabkan terganggunya konektivitas warga serta menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas harian masyarakat.

“Saat ini masyarakat masih mengandalkan rakit sebagai sarana penyeberangan darurat untuk melintasi Sungai Batang Anai,” terang Bupati saat mendampingi tim di lapangan.

Selain itu, rombongan juga meninjau dampak bencana terhadap lahan pertanian di sekitar kawasan tersebut serta kondisi aliran Sungai Batang Anai yang turut memengaruhi kehidupan masyarakat. Kunjungan lapangan kemudian ditutup dengan peninjauan Jembatan Sikabu yang menjadi salah satu infrastruktur prioritas dalam agenda rehabilitasi pascabencana.

Kunjungan Satgas PRR ini menjadi sinyal kuat adanya komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan Padangpariaman. Pemerintah daerah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat segera mempercepat realisasi program rehabilitasi sehingga masyarakat terdampak dapat bangkit dan kembali menjalani kehidupan normal. (apg)

Editor : Adriyanto Syafril
#Satgas PRR Pascabencana Sumatera #rekontruksi #rehabilitasi