PADEK.JAWAPOS.COM-Pertamina Patra Niaga Area Kepulauan Riau memastikan kondisi distribusi elpiji 3 kilogram di Batam tetap kondusif tanpa adanya kelangkaan maupun antrean yang mengkhawatirkan.
Hal tersebut diungkapkan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Area Kepri, Gilang Hisyam. Pengecekan stok secara intensif telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir.
“Hari ini kami cek di tiga titik. Kemarin di delapan titik, dan pada hari Senin di 10 titik. Alhamdulillah, secara umum kondisi Batam cukup kondusif. Tidak ada kelangkaan (elpiji 3 kilogram) dan tidak ada antrean,” katanya, Rabu (5/2).
Stok ELPIJI di pangkalan-pangkalan tetap terjaga dan bukan barang yang baru tiba, melainkan telah dikirim beberapa hari sebelumnya oleh agen resmi.
Harga jual elpiji 3 kilogram di Batam pun sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam, yakni Rp21 ribu per tabung di pangkalan resmi Pertamina.
Terkait kebijakan pemangkasan pangkalan (cut pangkalan) yang baru-baru ini dibahas pemerintah, Gilang menyebut bahwa mekanisme itu sejauh ini belum berlaku di Batam.
“Di wilayah Kepri khususnya Batam, kami sejatinya tidak mengenal mekanisme pengecer karena jumlah pangkalan sudah cukup banyak,” ujarnya.
Saat ini, terdapat sekitar 2.300 pangkalan elpiji di Batam. Pihaknya memastikan setiap RT minimal memiliki satu pangkalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Rasio perbandingan antara jumlah pangkalan dengan kepadatan penduduk di Batam cukup baik,” katanya.
Ia menjelaskan, Pertamina membuka peluang bagi pendaftaran pangkalan tambahan atau sub-pangkalan melalui fitur Merchant Apps Pangkalan (MAP).
Namun, mekanisme tersebut masih dapat dibantu oleh pangkalan resmi dalam proses pendaftarannya. “Sejauh ini, sub-pangkalan memang belum ada di Batam,” katanya.
Ombudsman Dukung Penataan Ulang Gas Melon
Ombudsman RI perwakilan Kepri, menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan penataan ulang dalam pendistribusian elpiji 3 kilogram.
Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang menyebabkan harga melambung di masyarakat.
“Kami mendukung penuh rencana perbaikan tata kelola distribusi Gas Elpiji 3 Kg. Sudah menjadi keniscayaan mengingat banyaknya penyimpangan yang selama ini terjadi,” kata Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari.
Menurutnya, selama ini distribusi gas melon dimonopoli agen-agen tertentu yang bekerja sama dengan Pertamina daerah. Namun, pemerintah pusat berencana mengubah pola distribusi dengan meningkatkan status pangkalan menjadi sub-agen yang akan mendistribusikan gas langsung ke pengecer.
Nantinya, pembelian elpiji 3 kilogram oleh masyarakat hanya akan dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat secara digital melalui aplikasi MAP. Meski demikian, pembelian tidak akan dibatasi.
Harga tak Stabil
Ombudsman Kepri mengungkapkan sejumlah penyimpangan dalam distribusi elpiji 3 kilogram di Batam dan wilayah lain di Kepri. Salah satu penyimpangan utama adalah kenaikan harga yang signifikan di tingkat masyarakat.
“Harga sering tidak stabil. Dari HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp21 ribu, mark-up harga di lapangan bisa mencapai Rp26 ribu hingga Rp28 ribu. Kenaikannya berkisar Rp5 ribu hingga Rp7 ribu, bahkan lebih,” kata Lagat.
Penataan distribusi ini bertujuan agar subsidi yang mencapai Rp87 triliun dalam APBN 2025 dapat tepat sasaran. Selama ini, lanjutnya, penyimpangan distribusi membuat subsidi menjadi kurang efektif. Harapannya, pola baru ini dapat mengatasi penyimpangan tersebut.
Ombudsman Kepri memberikan beberapa rekomendasi kepada Pertamina daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Pertamina diminta memastikan pasokan Gas Elpiji 3 Kg ke pangkalan sesuai jumlah dan jadwal pengiriman.
Selain itu, pengawasan terhadap agen dan pangkalan harus dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi.
“Pertamina dan Disperindag juga perlu melakukan razia terhadap pengecer liar yang menjual elpiji 3 kilogram tanpa izin dan dengan harga di atas HET,” ujarnya.
Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Batam menunjukkan, inflasi dari sektor bahan bakar rumah tangga turut berkontribusi terhadap kenaikan inflasi umum.
Pada tahun 2024, inflasi sektor ini mencapai 8,49 persen, dengan andil sebesar 0,08 persen terhadap total inflasi tahunan yang tercatat sebesar 2,24 persen.
“Lonjakan harga gas yang bersubsidi telah memberikan dampak pada kenaikan inflasi di Batam. Penataan distribusi yang lebih baik bisa menekan dampak inflasi ini,” kata Lagat. (jpg)
Editor : Novitri Selvia