Yunasri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumbar menyampaikan dana transfer dari APBN tahun 2018 sebesar Rp3,9 triliun, 2019 sebesar Rp4,27 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp4 triliun.
Jumlah dana transfer ke daerah tersebut, katanya tidak banyak berubah sejak orde baru. Tahun 2020 jumlahnya turun karena terdampak pandemi Covid-19.
"Pendapatan asli daerah (PAD) juga turun dari Rp2,3 triliun jadi Rp2,2 triliun. PAD itu didominasi pajak kendaraan bermotor. Dari target Rp1,9 triliun, terealisasi Rp2 triliun lebih," jelas Yunasri dalam diskusi refleksi akhir tahun Jaringan Pemred Sumbar (JPS) di The ZHM Premiere Padang, Sabtu (25/12/2021).
Diungkapkan Yunasri, dari total APBD Sumbar, komposisinya sebesar 63,66 persen berasal dari dana transfer APBN dan sebesar 35,43 persen dari PAD. "Jadi kita masih bergantung dana transfer dari pusat (APBN). Namun, komposisi PAD kita di APBD sudah lebih baik karena di atas 30 persen," imbuhnya.
Dengan kondisi keuangan yang masih minim tersebut, Anggota DPD RI dapil Sumbar Leonardy Harmainy dan anggota DPRD Sumbar HM Nurnas menyarankan Pemprov Sumbar harus kreatif mencari sumber-sumber PAD dari sektor-sektor lainnya untuk memacu pembangunan dan perekonomian daerah.
"Jadi, PAD jangan hanya fokus dari pajak kendaraan bermotor saja yang jumlahnya segitu-segitu saja setiap tahunnya," ungkap anggota DPRD Sumbar HM Nurnas dalam diskusi yang dimoderatori Rakhmatul Akbar ini.
Sementara pendapatan dari perusahaan daerah, lanjut Nurnas, belum bisa diandalkan untuk menambah PAD karena hampir semuanya merugi, kecuali Bank Nagari. "Jadi, dana transfer APBN dan APBD yang jumlahnya masih minim belum bisa diandalkan untuk pembangunan bersifat fisik skala besar," tambahnya.
Nurnas yang juga Pembina JPS menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan lain yang bisa menggejot PAD bisa didapat dari beberapa upaya kreatif pemprov. Terobosan yang bisa dilakukan, di antaranya adalah, memanfaatkan potensi aset daerah yang bisa disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dicontohkannya, aset tanah mall Yogya yang disewakan dari pemda.
"Aset kita nilainya sekitar Rp12 triliun. Jadikan aset itu produktif dalam bentuk sewa atau dikerjasamakan dengan swasta. Harus ada terobosan untuk itu," tegas politisi yang pernah menjabat Kepala LPJKD Sumbar ini dalam diskusi yang dirangkai dengan perayaan HUT ke-2 JPS, ini.
Selain aset, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di daerah juga harus punya keberanian dan memanfaatkan jejaringnya untuk menggaet anggaran dari kementerian. Balai atau instansi vertikal saja, kata Nurnas, di Sumbar ada belasan jumlahnya.
"Jadi, gubernur harus panggil para kepala balai itu untuk mendorong geliat pembangunan di Sumbar. Apalagi banyak potensi di daerah yang menjadi kewenangan pusat, salah satunya terkait dengan sungai," tambah Nurnas.
Kemudian, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menggandeng wakil rakyat daerah pemilihan Sumbar di Senayan, Jakarta. Baik itu anggota DPR RI maupun DPD RI. "Seperti Bang Leo (Leonady, red) ini, pemda di Sumbar mesti manfaatkan peran dan jejaring beliau di pusat," ingat Nurnas.
Sementara itu, Leonardy mengungkapkan strategi menggaet dana pusat dengan bercerita kisahnya ketika mendorong penuntasan pembangunan fly over BIM-Duku yang butuh anggaran Rp37 miliar dan pengembangan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) yang butuh anggaran Rp350 miliar. Ketika itu, Leonardy masih di DPRD Sumbar.
Leonardy membawa Menteri PPN/Kepala Bappenas saat itu dijabat Paskah Suzetta berkunjung ke lokasi fly over BIM-Duku yang baru dibangun pondasinya saja oleh Pemprov.
"Saya bilang ke Pak Menteri Paskah waktu itu, pondasi tonggaknya sudah dibangun dengan APBD. Kalau bentangan atas fly over ini dibangun dengan APBD juga, maka selesainya butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, ketika itu beliau merespons dan minta agar ajukan permohonan ke kementerian. Ketika itu yang presentasi gambar fly over itu di VVIP BIM, almarhum Hediyanto, kepala Dinas PU Sumbar," jelasnya.
Di samping melakukan lobi ke kementerian, kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu, upaya lain yang bisa dilakukan dengan penyertaan modal dan membangun usaha-usaha yang dikaji secara komprehensif bisa mendatangkan pendapatan bagi PAD. "Selama ini ada usaha-usaha milik pemprov, tapi banyak yang tidak memberikan kontribusi bagi PAD. Banyak merugi. Nah, ke depan SDM-nya harus jadi perhatian serius," tambahnya.
Sementara peluang untuk memperbesar dana transfer, kata Leonardy, dengan pengembangan nagari. Saat ini, jumlahnya di Sumbar tidak sampai 1.000. Jika jumlah nagari bertambah, maka dana desa yang diterima jauh lebih besar.
"Saat ini, jauh lebih banyak Nanggroe Aceh Darussalam yang jumlahnya ribuan sehingga dana transfernya lebih besar," kata mantan Ketua DPD Gapensi Sumbar ini.
Cara lain yang bisa dilakukan jika ingin membangun, kata Leonardy, juga bisa dengan melakukan pinjaman daerah ke pemerintah dan provinsi lain. "Misalnya, ke Pemprov DKI Jakarta yang dananya banyak. Itu memungkinkan dilakukan," katanya.
Hefrizal Handra, pakar Keuangan daerah dari Universitas Andalas dalam diskusi ini mengatakan, anggaran pemerintah sifatnya stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan.
"Yang memainkan peran penting itu sebenarnya sektor swasta. Nah, pemerintah harus memberikan stimulus untuk itu. Jika bisa dikelola dengan baik, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Sedangkan soal pendanaan pembangunan infrastruktur dengan menerbitkan obligasi daerah, kata Wakil Rektor Unand itu, perlu studi secara komprehensif. Apalagi hal itu akan berkaitan pembayaran dari keuangan daerah jangka panjang.(esg) Editor : Admin Padek