Pantauan Padang Ekspres, ratusan mahasiswa tersebut tampak berkumpul di depan gedung DPRD Sumbar dengan membawa aspirasi yang telah tertuang pada spanduk yang dibawa.
Beberapa kritikan terhadap pemerintah tersebut dituliskan dalam spanduk-spanduk yang mereka bawa. Ada kritikan bertukuskan “Bangsa ini mau dibawa kemana, Bisnis BUMN di Sumbar akan Dibekukan, rezim tak seiring dengan Rakyat, Jika BUMN tak Bermanfaat untuk Sumbar Lebih Baik Angkat Kaki Saja, BBM Naik, Ekonomi Turun, Reformasi Polri , dan CSR untuk Rakyat, Bukan Pejabat”.
Mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban di depan gedung DPRD Sumbar.
Koordinator aksi, Muhammad Fajri mengatakan mahasiswa turun ke jalan kali ini bertujuan menyampaikan kritik dan protes kepada pemerintah yang dinilai telah gagal memimpin negara.
Ia mengatakan massa membawa 9 tuntutan yakni menuntut pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang bermasalah dalam Omnimbus Law UU Cipta Kerja. “Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Kenapa tidak, UU ini sangat cacat dan tidak pantas digunakan,” tuturnya di sela-sela aksi.
Selanjutnya, masa juga menuntut pemerintah untuk mengembalikan marwah KPK sebagai institusi independen sesuai dengan janji pemerintah. “Pemerintah jangan hanya janji saja, jika hanya memberikan janji tanpa ada realisasinya maka itu bukanlah hal yang kami inginkan!” Katanya lagi.
Selanjutnya, menuntut pemerintah untuk mengoreksi Proyek Strategis Nasional yang tidak menguntungkan rakyat. Pihaknya juga menuntut agar pemerintah mencabut kenaikan harga BBM dengan menciptakan regulasi pemakaian BBM dengan tepat sasaran.
Selanjutnya, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi Menteri BUMN (Erick Thohir), dengan tuntutan menciptakan regulasi dan transparansi yang jelas terhadap anggaran CSR di Sumbar.
Kemudian menuntut pemerintah untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu tanpa tebang pilih lalu pemerintah juga harus mengoreksi dan mengubah pasal-pasal yang bermasalah di RKUHP.
Kemudian menuntut pemerintah untuk mereformasi institusi Polri dan mengusut tuntas kasus Kanjuruhan Malang, serta mempercepat proses hukum Ferdy Sambo dan menghilangkan jaringan narkotika yang saat ini ada dalam tubuh instansi Polri.
Terakhir, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi masalah Kemendikbud yang ada di ranah pendidikan. Perwakilan DPRD Sumbar, Afrizal mengatakan akan membicarakan dan menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan oleh mahasiswa.
“Tuntutan rekan-rekan mahasiswa akan kami sampaikan kepada pimpinan. Nantinya kami juga akan mengundang beberapa rekan mahasiswa untuk berdialog dengan pimpinan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi aksi yang dilkukan oleh mahasiswa tersebut karena mahasiswa masih menunjukkan eksistensinya dan tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. (cr5) Editor : Novitri Selvia