Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menampung usulan Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat terkait pembangunan infrastruktur yang meliputi bidang sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan.
Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR menampung usulan pembangunan pengendali banjir Batang Mangor guna pengembangan Waterfront City. Desain yang ada hanya pada sisi sungai pada wilayah Kota Pariaman sehingga perlu readiness criteria dari kesiapan lahan dan desain secara menyeluruh, baik dari sisi Kota Pariaman maupun Kabupaten Padangpariaman.
Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Muhammad Rizal menyampaikan bahwa selain pengendali banjir Batang Mangor,. pihaknya telah menginventarisasi sejumlah usulan dari Pemerintah Kota Pariaman di bidang SDA, yaitu penanganan kawasan Pantai Gandoriah, Naras, Belibis, dan Pantai Talao yang meliputi pembangunan pengaman pantai kawasan tugu TNI AL Pantai Gandoriah, pembangunan pengaman Pantai Naras, pembangunan pengaman Pantai Belibis, pembangunan pemecah gelombang di Kawasan Dermaga Apung Pantai Gandoriah dan Masjid Terapung Pantai Talao, serta permohonan Detail Engenering Design (DED) Sungai Batang Pariaman.
“Untuk penanganan kawasan Pantai Gandoriah, Naras, Belibis, dan Pantai Talao bahwa hasil kajian dari Balai Teknik Pantai masih diperlukan kajian lebih detail. Selain itu disampaikan fokus kegiatan tahun anggaran (TA) 2023 dan 2024 adalah untuk Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR)” jelas Rizal pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kota Pariaman, Kamis (19/1/2023) lalu.
Di samping itu untuk memperkuat konektivitas di Kota Pariaman, Kementerian PUPR juga menampung usulan peningkatan ruas jalan penunjang ekonomi. Saat ini, Wali Kota Genius Umar telah membuka secara gotong-royong sebanyak 18 ruas jalan sepanjang 17.81 km dan Pembangunan Jembatan Kampung Apar sepanjang 60 m.
Direktur Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Yudha Handita Pandjiriawan mengatakan pihaknya akan menampung usulan terkait pembangunan jalan dan jembatan di Kota Pariaman yang menjadi catatan untuk disampaikan ke Direktur Jenderal Bina Marga.
Kendati demikian, Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan terdapat Jalan Lingkar Kota Pariaman sepanjang 40 km yang tahun ini telah diaspal sepanjang 1 km. “Tahun ini APBD kota mampu mengaspal 1 km, kita mohon bantuan pemerintah sepanjang 39 km untuk diaspal jalan tersebut. Kita mengharapkan dukungan Komisi V DPR RI kepada Menteri PUPR. Kalau ini bisa dibangun sirkulasi ekonomi lebih cepat karena ini jalan lingkar di pinggir sungai dan di pinggir laut yang menghubungkan destinasi wisata dan pasar serta kawasan pertanian, perikanan dan lainnya. Maka akan terjadi percepatan pertumbuhan. Diharapkan jalan ini bisa dibantu oleh PUPR,” harap Genius.
Sementara di bidang permukiman, Pemko Pariaman mengusulkan pembangunan Pasar Basah Kota Pariaman untuk menampung pedagang ikan, daging, dan sayuran. Sedangkan bidang perumahan yaitu usulan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) setinggi 2 tower untuk pegawai negeri di Kota Pariaman. "DED dan lahan sudah disiapkan," katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang juga merupakan ketua rombongan kunker, Muhammad Iqbal berharap pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman dapat dibantu oleh pemerintah.
“Intinya adalah kita menginginkan pembangunan Kota Pariaman bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya tidak bisa semuanya dengan APBD mereka butuh bantuan dari pusat. Semua prioritas tapi kita liat kira-kira pemerintah yang tahap pertama apa yang bisa dibantu,” harap Iqbal dalam kesempatan dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Mochammad Dian Almaruf, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Thabrani, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Kusworo Darpito, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Zubaidi, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat Siwi Subekti.(rel) Editor : Admin Padek