Oleh: Two Efly, Wartawan Padang Ekspres
Bertanyalah saya satu pada Pak Gubernur dan seluruh wakil rakyat asal Tanahdatar serta Limapuluh Kota di DPRD Sumbar. Apakah Kecamatan Lintau Buo dan Halaban ini masih masuk teritorial dan wilayah Provinsi Sumatera Barat? Kalau masuk dan bagian dari Provinsi Sumatera Barat, kenapa kalian telantarkan seperti itu. Salah apa dua wilayah ini sehingga harus dihukum dengan kondisi jalan yang sangat sangat buruk begitu! Sedih, sangat sedih sekali saya melihatnya.
Kamis 11 April 2024, saya berhari raya ke Lintau dari Bukittinggi. Karena sudah lama tak melintasi Jalan Halaban saya mencoba menjemput kenangan masa lalu melalui jalan itu. Dari Labuah Basilang, saya sangat menikmati perjalanan. Padat dan macet sedikit tak apa-apa lah. Namanya juga lagi lebaran, pasti lalu lintasnya relatif padat.
Rasa nyaman itu mulai terganggu ketika mobil melewati Kecamatan Luhak. Kawasan Halaban tepatnya. Di sinilah jalan terburuk itu kami temui. Dengan ruas jalan yang panjangnya lk 25 Km dengan lebar lk 6 meter itu penuh lubang.
Untuk melewati rute itu agar sampai di tapal batas Halaban dengan Lintau Buo Utara dibutuhkan waktu lebih dari dua jam. Selama dalam perjalanan kita tidak merasa seperti di dalam mobil. Maaf, sepanjang jalan itu terasa naik rollercoaster.
Serasa Tahun 1992
32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu saya masih duduk di bangku SMA, tepatnya SMAN Lintau. Kala itu setiap hari saya naik oto cigak baruak. Dari rumah menuju sekolah terpaut jarak lebih kurang 15 Km.
Kalau dilihat dari jarak sebetulnya tidak terlalu jauh. Hitungan menit kalau dengan mobil atau motor kita sudah bisa sampai dengan mudah. Namun, 32 tahun yang lalu itu tidak terjadi. Jarak lebih kurang 15 Km haru ditempuh 30 menit sampai dengan 45 menit. Di dalam mobil pun serasa dalam kapal yang dihantam gelombang. Kadang terhempas ke kanan, kadang terhempas ke kiri dan sekali selaku melambung dari tempat duduk.
Apa sebab? Jalannya sangat buruk. Berlubang-lubang dalam. Lubang dan gelombang hampir merata di sepanjamg ruas jalan menuju sekolah saya. Baju seragam putih abu-abu yang dipakai dalam sekejap pun bisa berubah warna karena tempelan debu.
Kini peristiwa 32 tahun yang lalu itu terjadi lagi. Jalan di Lintau Buo menuju Lintau Buo Utara sudah sangat jauh dari kata layak. Kalau saya perbandingkan, kondisi jalan saat ini jauh lebih parah lagi dibandingkan 32 tahun yang lalu. Sudahlah menanjak panjang, lubangnya melebihi 1.001 pula lagi. Miris dan sangat memiriskan sekali.
Barulak ke Batusangkar
Saya pikir kampung saya saja yang kondisi jalanya rusak parah. Ketika saya terjebak macet saat kembali dari Payakumbuh menuju Bukittinggi saya mencoba mencari jalan alternatif.
Jalan Piladang-Barulak-Tabek Patah menjadi incaran. Dalam hati dan pikiran saya pastilah pemudik tak banyak mengetahui jalan itu. Pikiran saya ternyata salah besar. Ruas jalan alternatif ini juga buruk terutama dari Tanjung Alam-Barulak hingga mendekati Simpang Tabek Patah.
Begitu juga dengan ruas jalan Tabek Patah menuju Baso. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam ini juga banyak lubang dan bergelombang. Jika pemudik tak hati-hati bisa saja pengemudi tergerubuih masuk lubang. Kalau tak velg mobilnya yang peang bisa saja ban mobilnya yang pecah.
Amanah Lah!
Sebagai publik dari Tanahdatar kami tentulah sangat kecewa dan sedih. Kita ini sudah hidup di Era Metaverse tapi ruas jalannya masih saja seperti masa 32 tahun yang lalu bahkan lebih parah dibandingkan 32 tahun yang lalu.
Melalui tulisan ini saya mintak pada pemimpin Sumatera Barat agar amanahlah dengan tugas dan tanggung jawab terutama membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Jangan kalian picingkan juga mata dan tutup rapat pintu hati nurani kalian. Lihatlah dan dengarlah jerit pilu masyarakat di ranah yang terlupakan ini untuk mendapatkan jalan yang bagus. Mereka itu bukanlah orang menumpang di ranah ini. Mereka itu adalah objek pajak yang setiap tahun kalian pajaki. Dari titik peluh dan keringat mereka itulah hak hak kalian ditunaikan.
Wahai kalian anggota DPRD Sumbar dari Tanahdatar berjuanglah agar APBD Sumbar yang sangat terbatas itu dapat dialokasikan sebagian untuk perbaikan ruas jalan tersebut. Jalan itu bukanlah Jalan Kabupaten sehingga dapat ditumpalakan ke Bupati Tanahdatar. Jalan ini jelaslah menjadi beban dan tanggung jawab Pemprov Sumbar (Gubernur dan DPRD Sumbar). Sebagai wakil rakyat jangan hanya memprioritaskan dana pokok pokok pikiran saja untuk di-direct dan merawat konstituen. Berkonsorsiumlah kalian agar dialokasikan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut. Maaf kata, masak kita yang sudah hidup di zaman 4:0 ini masih menemukan dan merasakan jalan seperti 32 tahun yang lalu.
Sekali lagi, tulisan ini bukanlah saya maksudnya untuk menghardik dan melukai para pengambil kebijakan. Tulisan ini saya hadirkan sebagai pertanda empati dan kemarahan saya sebagai anak negeri. Kampung kami bukanlah kampung yang menumpang di negeri ini. Kampung kami dan anak negerinya adalah wajib pajak yang taat. Kenapa giliran memungut pajak kalian aktif dan agresif tapi ketika kalian diminta menunaikan kewajiban sepertinya berdiam diri saja.
Wahai wakil Rakyat DPRD Sumbar dari Kota Payakumbuh-Limapuluh Kota (Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, Supardi, Nela Abdika Zamri, Irsyad Syafar, Doddy Delvy dan Darman Sahladi. Berjuanglah, jangankan biarkan Halaban itu seperti negeri yang termarginalkan.
Wahai wakil Rakyat dari Padangpanjang - Tanahdatar - Sawahlunto - Sijunjung - Dharmasraya (Rico Alviano, Mesra, Syafruddin Putra Dt. Sungguno, Leli Arni, Hendra Irwan Rahim, Taufik Syahrial, Budiman Dt. Malano Garang, Syahrul Furqan, Yosrizal, Jefri Masrul, Arkadius Dt Intan Bano, berjuanglah kalian.
Sudah saatnya demi masyarakat Tanahdatar yang saat ini termarginalkan "mengamuklah" kalian ketika membagi "kue APBD" itu. Kalau perlu balik-balikkan lah meja itu. Sudah saatnya para wakil rakyat mewakili amarah publik Tanahdatar. Bangkit dan berjuanglah demi pembangunan di basis konstituen kalian!! (***)
Editor : Hendra Efison