Dari total pagu anggaran sebesar Rp6,81 triliun, serapan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mencapai Rp3,85 triliun atau sekitar 56,59%. Angka tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp4,21 triliun atau 61,81%.
Pendapatan daerah juga belum mencapai hasil maksimal. Dari target Rp6,58 triliun, realisasi hingga saat ini baru Rp4,74 triliun atau 72%.
Hal itu terungkap berdasarkan informasi real time Dashboard Pembangunan Sumbar yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga pukul 11:00 WIB, Senin (7/10/2024).
Dalam laporan tersebut, terdapat lima OPD dengan realisasi belanja terendah, yaitu Dinas Pertanian dan Hortikultura (Disbuntanhor) 29,96%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) 37,05%, Biro Perekonomian 38,84%, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 40,02% dan Biro Hukum 43,52%.
Realisasi fisik juga mengkhawatirkan dan memerlukan evaluasi. Hingga saat ini baru mencapai 69,22%, di bawah target yang diharapkan sebesar 77,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan fisik juga memerlukan evaluasi dan pengawasan.
Lima OPD dengan kinerja terendah, yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) 26,22%, Dinas Pertanian dan Hortikultura (Disbuntanhor) 26,62%, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 48,82%, Sekretariat DPRD 50,42% dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 50,95%.
1. Kesbangpol: 88,42%
2. RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi: 81,61%
3. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora): 78,99%
4. Dinas Satpol PP: 75,56%
5. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra): 75,09%.
Lima OPD dengan Serapan Anggaran Terendah:
1. Dinas Pertanian dan Hortikultura (Disbuntanhor): 29,96%
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan): 37,05%
3. Biro Perekonomian: 38,84%
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): 40,02%
5. Biro Hukum: 43,52%.
Realisasi Fisik Tertinggi dan Terendah
1. Dinas Satpol PP: 94,70%
2. RSJ HB Saanin: 86,51%
3. Biro Organisasi: 86,37%
4. Kesbangpol: 86,30%
5. Biro Administrasi Pimpinan: 86,15%.
OPD dengan Realisasi Fisik Terendah:
1. Disperkimtan: 26,22%
2. Disbuntanhor: 26,62%
3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah: 48,82%
4. Sekretariat DPRD: 50,42%
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): 50,95%.