Data dari BMKG Stasiun Geofisika Padangpanjang menegaskan bahwa Sumbar tetap menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas seismik tertinggi di Indonesia.
Frekuensi gempa tertinggi terjadi pada Maret 2024, dengan 104 kejadian gempa dalam satu bulan. Januari dan April juga mencatat angka tinggi, masing-masing 88 dan 86 gempa.
Tingginya aktivitas gempa sepanjang 2024 menjadi peringatan nyata bagi Sumatera Barat untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Kritik Terhadap Mitigasi Bencana
Pendiri Komunitas Siaga Tsunami (Kogami), Patra Rina Dewi mengungkapkan bahwa tingginya aktivitas gempa sepanjang 2024 menjadi peringatan nyata bagi Sumatera Barat untuk meningkatkan mitigasi bencana di tahun 2025.
Pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan lebih serius dalam membangun sistem mitigasi yang tangguh, termasuk melalui alokasi anggaran yang memadai, edukasi masyarakat, dan penyediaan infrastruktur yang mendukung evakuasi saat bencana.
"Sudah banyak kejadian bencana dengan jumlah korban yang tak sedikit, tapi paradigma yang dipakai masih paradigma tanggap darurat dan itupun masih lamban," tegasnya.
Menurutnya, pengurangan risiko bencana secara proaktif harus dilakukan semua pihak yang motornya dari pemerintah daerah.
“Kebijakan anggaran dan keseriusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk BPBD, masih jauh dari memadai. Hanya Kota Padang yang konsisten dalam kesiapsiagaan bencana, tetapi ini pun perlu dukungan anggaran dan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat,” ujar Patra.
Patra juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dan institusi pendidikan dalam mengimplementasikan program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
"Kepedulian masyarakat juga masih sangat kurang. Kepedulian Dinas Pendidikan, kepsek, guru, tenaga kependidikan juga masih belum sesuai harapan untuk implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana," ungkap Patra.
Kesiapan tempat wisata dalam menghadapi situasi darurat, termasuk penyediaan prosedur evakuasi yang memadai juga masih minim.
"Tempat-tempat pariwisata bisa dihitung dengan jari yang sudah mempersiapkan prosedur antisipasi atau warning agar pengunjung waspada, seperti kejadian 24 pendaki yang tewas di Marapi. Juga belum semua tempat wisata punya prosedur evakuasi saat situasi darurat bencana. Semua terkesan masih slow. Padahal ancaman bencana sangat tinggi," ingatnya.(*)
Editor : Heri Sugiarto