Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin, saat menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Jelita Donal, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Padang.
“Alhamdulillah, dari 15 kloter jamaah haji embarkasi Padang, 14 kloter telah kami ajukan untuk pemvisaan. Satu kloter sisanya merupakan jamaah cadangan yang masih dalam proses pelunasan tahap kedua hingga 17 April,” jelas Mahyudin.
Ia menyebutkan, Sumatera Barat termasuk provinsi tercepat dalam proses pengajuan dokumen visa.
Meski saat ini berada di posisi ketiga secara jumlah, secara persentase Sumbar masih tertinggi di tingkat nasional.
“Secara nasional, baru sekitar 20 persen dokumen yang diajukan untuk pemvisaan. Kita di Sumbar sudah mencapai 93,33 persen. Ini berkat kerja keras tim Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sumbar yang tetap bekerja penuh sebelum libur lebaran,” tambahnya.
Mahyudin juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 197 dokumen jamaah haji asal Sumbar telah berhasil mendapatkan visa.
Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Lila Yanwar, Kabag Tata Usaha Edison, Kabid PHU M. Rifki, Kabid Urais Yosef Chairul, Kabid Penais Zawa Abrar Munanda, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan, PIHK, dan KBIHU.
Atas pencapaian tersebut, Anggota DPD RI asal Sumbar, Jelita Donal atau yang akrab disapa Ustad Jel Fatullah, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kanwil Kemenag Sumbar.
“Saya mengapresiasi kerja keras Kanwil Kemenag Sumbar yang telah menunjukkan progres luar biasa dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2025, sebagaimana yang diamanatkan Presiden RI melalui Menteri Agama,” ujar Jelita.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya antara Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan maskapai penerbangan mengingat tahun ini Lion Air menjadi operator perdana untuk penerbangan jamaah haji dari Padang.
“Komunikasi intensif dengan pihak maskapai dan instansi terkait sangat diperlukan untuk kelancaran transportasi jamaah,” tegasnya.
Selain itu, Jelita juga mendorong agar penyelenggaraan haji khusus oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dapat berjalan sukses setara dengan jamaah reguler.
Ia menambahkan, hasil pertemuan dan aspirasi yang diterima akan dibawa ke sidang paripurna DPD RI pada 14 April mendatang.(*)
Editor : Heri Sugiarto