Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi pada Jumat (16/5/2025) di Kompleks Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Padang.
"Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan Kantor MUI yang telah lama menjadi harapan kita bersama. Kawasan ini akan menjadi pusat pengimplementasian Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)," ujar Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.
Mahyeldi menyampaikan, keberadaan kantor MUI di kawasan Masjid Raya merupakan bagian dari pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar. Undang-undang ini menegaskan kekhasan Sumbar dalam menerapkan falsafah ABS-SBK sebagai identitas daerah.
"Pembangunan kantor ini juga bagian dari rencana penataan kawasan kantor pemerintahan. Nantinya, kantor-kantor Pemprov akan terkonsentrasi di kawasan Kantor Gubernur, sehingga pelayanan kepada umat dan masyarakat bisa maksimal," lanjutnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Al Amin, menyebutkan bahwa penetapan lokasi pembangunan telah dilakukan sejak 25 November 2024. Ia menyatakan, gedung ini akan menjadi pusat pelayanan umat berbasis nilai budaya lokal.
"Kami berharap keberadaan kantor ini dapat mendukung pelayanan optimal kepada umat serta menjadikan Masjid Raya sebagai pusat pendidikan adat, budaya, dan keagamaan berbasis ABS-SBK," kata Al Amin.
Sementara itu, Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar menekankan bahwa pembangunan kantor bukan hanya simbol fisik, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral para ulama.
"Meskipun fisik tidak hadir 24 jam, hati ulama harus senantiasa tersedia untuk umat," tegas Gusrizal.
Gedung yang dirancang untuk kebutuhan kelembagaan MUI itu memiliki nilai kontrak pengerjaan sekitar Rp20 miliar dengan masa pengerjaan tujuh bulan. Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Erasukma Munaf, mengatakan target penyelesaian pembangunan adalah pertengahan Desember 2025.
"Target kami Desember tahun ini pengerjaannya telah rampung," ujar Erasukma.
Acara peletakan batu pertama turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta pimpinan ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Aisyiyah, LKAAM, dan Persatuan Bundo Kanduang Sumbar. (*)
Editor : Hendra Efison