PADEK.JAWAPOS.COM-Aksi gembok sekolah mencuat pada hari pertama tahun ajaran baru, kemarin. Hal tersebut dipicu atas ketidakpuasan sejumlah masyarakan karena anak kemenakannya tidak diterima di sekolah yang dituju.
Salah satunya di Kota Padang. Tepatnya di SMP Negeri 34. Pengembokan karena adanya kemenakan dari salah seorang warga yang tidak diterima di sekolah tersebut.
Ia menklaim sebagai kepala waris dari lahan sekolah di Kecamatan Kotatangah ini. Sempat tertahan beberapa jam, aksi dramatis itu akhirnya berakhir, usai Kapolsek Kototangah Kompol Afrino Chaniago beserta jajarannya datang.
Gembok serta rantai yang menyegel sekolah itu dipotong. Pascakejadian pihak sekolah juga warga yang melakukan pengembokan duduk bermediasi di Polsek Kototangah.
Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Padang Mimiati mengatakan, dalam melakukan aksinya warga tersebut mengatakan bahwa ada perjanjian antara Pemko Padang dan pihaknya.
Jika lahan tersebut menjadi sekolah, kemenakan dari warga tersebut diperbolehkan bersekolah di sana. Warga tersebut juga menyampaikan, jelasnya, Pemko Padang masih berutang pembayaran lahan sekolah tersebut.
“Kalau dulu karena tidak menggunakan sistem maka diakomodir. Namun kenyataanya sekarang ini semuanya menggunakan sistem dan tentu saja permintaan tersebut tidak dapat diakomodir,” terang dia.
Setelah gembok dibuka, suasana pembelajaran di SMP Negeri 34 Padang sudah kembali berjalan normal. Terkait persoalan utang masa lalu dan sejenisnya Mimiati menekankan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova menggangap persoalan itu hanyalah kesalahan komunikasi.
“Sekarang kita murni memakai sistem. Sehingga tidak ada yang namanya sistem menolon-nolong di mana yang bersangkutan meminta untuk memasukan kemenakannya ke SMP Negeri 34 Padang. Sedangkan kemenakan yang bersangkutan tempat tinggalnya jauh dari sekolah,” ucap Yopi.
Ia menjelaskan, tanah tempat berdirinya sekolah tersebut sudah bersertifikat kepemilikan Pemko Padang. “Jika memang berutang tentunya dipersilahkan ke pengadilan. Jika terbukti ada utang sisa yang belum dibayarkan itu akan dibayar,” ungkapnya.
Yopi menyebutkan, kejadian ini juga sempat terjadi beberapa waktu sebelumnya dan semuanya persoalan tersebut selesai secara mediasi. “Sekarang sudah aman karena dimediasi oleh pihak kepolisian,” tutupnya.
Ganggu Proses Belajar. Peristiwa serupa juga terjadi di SMA Negeri 5 Bukittinggi. Kecewa akibat banyaknya calon siswa yang berasal dari wilayah sekitar tidak diterima, Parik Paga Nagari Kurai Limo Jorong menggembok sekolah tersebut.
Aksi ini membuat proses belajar pada hari pertama sekolah menjadi terganggu. Tokoh masyarakat sekaligus pengurus Parik Paga Kurai Hasanuddin Sutan Rajo Bujang mengatakan, banyak anak nagari yang tidak diterima di SMA 5 Bukittinggi.
“Kami minta hak didik anak kemenakan kami sesuai Permendikbud. Mohon kepada dinas terkait agar tidak mempersulit anak masuk sekolah di Bukittinggi,” katanya.
Ia menyebutkan, delapan anak kemenakan di sekitar sekolah yang tidak lulus. Sedangkan secara keseluruhan, dari Kotoselayan dan Garegeh ada 35 siswa yang tidak diterima,” sebutnya.
Dia berharap agar dinas terkait tidak mempersulit calon peserta didik untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Secara akumulatif di kota Bukittinggi terdapat 177 siswa yang tidak diterima di SMA di Bukittinggi.
Hasanuddin Sutan Rajo Bujang menyebutkan, area lahan pembangunan SMAN 5 merupakan tanah pusaka dan diberikan untuk pembangunan sekolah dengan perjanjian akan ada satu lokal yang diprioritaskan bagi anak nagari.
Ia meminta solusi dari dinas terkait dan menyebutkan apabila tidak ada solusi maka parik paga dan niniak mamak serta anak nagari Kurai akan menutup seluruh SMA yang ada di Bukittinggi.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyebutkan, pemerintah akan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Mulai dari tokoh masyarakat dan DPRD Kota Bukittinggi untuk mencari titik temu persoalan ini.
“Kewenangannya ada di pusat. Sistem itu dikunci di Kementerian Pendidikan. Tidak bisa gubernur atau wali kota yang membukanya. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan DPRD terkait langkah yang akan kita ambil,” sebutnya.
Ramlan juga menyiapkan sejumlah alternatif. Mulai dari mendorong untuk masuk ke sekolah SMA negeri lainnya di Bukittinggi dan sistem transportasi pendukung.
“Langkah-langkahnya akan kita susun. Jangan sampai anak yang telah diterima terganggu dan anak yang belum diterima tetap bisa bersekolah,” terangnya.
Ia pun mendorong untuk ke SMA negeri lain yang kuotanya masih ada. “Kemudian kita akan menjalankan program transportasi gratis untuk pelajar untuk memudahkan pelajar,” tutupnya. (yud/rna)
Editor : Novitri Selvia