Sekitar 750 karyawan menyampaikan keluhan dan jeritan hati mereka secara langsung di hadapan Wamenaker RI Immanuel Ebenezer dan Wagub Sumbar Vasko Ruseimy yang hadir di tengah aksi.
Di hadapan para buruh, Vasko Ruseimy menyampaikan empati mendalam terhadap kondisi yang dihadapi para pekerja. Ia menuturkan bahwa banyak dari mereka kehilangan lebih dari sekadar penghasilan.
"Ada yang diceraikan istrinya, ditinggalkan anak-anak, tidak bisa makan, rumah disegel, motor disita. Tapi yang paling menyedihkan adalah kehilangan kehidupan,” ungkap Vasko.
Vasko menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah meminta pihak manajemen dan pemilik perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban kepada karyawan, meski belum sepenuhnya.
“Paling tidak, ada sedikit yang bisa dibawa pulang hari ini. Saya tidak ingin hanya mendengar janji, tapi harus ada bukti,” tegasnya.
Ia bahkan meminta secara langsung agar pihak perusahaan tidak meninggalkan lokasi sebelum ada keputusan konkret terkait pembayaran sebagian hak karyawan.
"Saya minta tolong ya, Pak. Sepakat, sebelum sedikit hak mereka dipenuhi, jangan dulu pulang,” katanya kepada manajemen.
Meskipun demikian, Vasko menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memusuhi perusahaan. Menurutnya, kelangsungan operasional tetap diharapkan, dengan syarat hak-hak pekerja dipenuhi secara adil.
“Kami siap membantu jika perusahaan butuh solusi, asalkan hak karyawan tidak diabaikan,” jelasnya.
Wamenaker RI Immanuel Ebenezer turut memberikan pernyataan dalam aksi tersebut. Ia menyampaikan bahwa langkah hukum bukan prioritas saat ini.
“Saya bergerak dengan optimisme. Jangan pesimis dulu. Kita yakini dulu bahwa perusahaan ini bisa diselamatkan dan tetap berjalan,” ucapnya.
Immanuel menyebut bahwa pendekatan solutif lebih diutamakan untuk menyelamatkan nasib para buruh. Kehadirannya bersama Wakil Gubernur disebut sebagai simbol kehadiran negara dalam menangani krisis ketenagakerjaan di daerah.
Ia juga menekankan perlunya komunikasi terbuka antara manajemen dan pekerja agar solusi dapat dicapai tanpa menimbulkan dampak negatif bagi iklim investasi di Sumatera Barat.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut diwarnai suasana haru. Para buruh membawa spanduk dan foto keluarga sebagai simbol beban hidup yang mereka tanggung. Di bawah terik matahari, kehadiran dua pejabat nasional dan daerah memberi penguatan moral bagi para karyawan.
Situasi ini menjadi sorotan penting terhadap urgensi pembenahan tata kelola ketenagakerjaan, khususnya di sektor industri perkebunan dan pengolahan di daerah. Hak dasar pekerja yang belum terpenuhi menjadi perhatian serius dalam upaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.(*)
Editor : Hendra Efison