Dalam aksinya, mereka melayangkan delapan tuntutan sekaligus memberikan ultimatum agar dewan segera berbenah.
Massa aksi datang dengan membawa bendera organisasi, berorasi, serta membentangkan spanduk berisi kritikan. Aparat kepolisian tampak berjaga ketat di sekitar gedung dewan untuk mengamankan jalannya aksi.
Delapan poin tuntutan yang disampaikan mencakup transparansi dana pokok pikiran (pokir) DPRD, penanganan konflik agraria dengan PT AMP, kejelasan batas wilayah antar-nagari maupun dengan Kabupaten Mandailing Natal, hingga pembekuan kenaikan gaji serta fasilitas baru bagi anggota dewan.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak publikasi terbuka anggaran DPRD dan pemeriksaan terhadap anggota dewan yang dianggap melecehkan aspirasi masyarakat.
“Cukup sudah! DPRD jangan hanya pandai janji, tapi buktikan kerja nyata untuk rakyat,” teriak Koordinator Umum Angga Raidi Lubis, yang disambut yel-yel mahasiswa.
Kelompok Cipayung Plus menegaskan bahwa delapan tuntutan tersebut menjadi ukuran kelayakan DPRD Pasbar.
Mereka juga memberi ultimatum keras, jika aspirasi tidak segera ditindaklanjuti, maka aksi lanjutan akan terus digelar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Pasbar, Supriyono, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa sesuai mekanisme yang berlaku.
“Semua masukan akan kami bahas bersama,” ujarnya singkat.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Mahasiswa memastikan akan terus mengawal isu yang mereka bawa hingga DPRD benar-benar menunjukkan kinerja nyata untuk masyarakat Pasbar.(roy)
Editor : Hendra Efison