“Ke depan, Tim GTRA harus lebih berperan aktif pada program kerja yang ada, agar pelaksanaan GTRA Provinsi Sumatera Barat pada tahun berikutnya semakin memiliki nilai manfaat dan berdampak langsung secara sosial ekonomi kepada masyarakat penerima sertipikat melalui program redistribusi tanah. Dengan begitu, percepatan Reforma Agraria dapat segera terwujud,” ujar Teddy Guspiandi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Integrasi Penataan Aset serta Penataan Akses dan Rapat Koordinasi Akhir GTRA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Rapat berlangsung di Aula Rumah Gadang, lantai 3 Kanwil BPN Sumbar, Kamis (11/9/2025).
Acara ini dihadiri Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ardiyansyah, bersama Kabid Pertanahan Antos. Turut hadir jajaran pimpinan OPD, pejabat administrator, serta kepala bidang: Kabid I M Syahril, Kabid II Hanif, Kabid III Nurhamidah, dan Kabid IV Hendy Ersa Putra.
Sejumlah kepala kantor pertanahan juga hadir, antara lain Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Solok Desrizal, Kakantah Padang Rivaldi, Kakantah Kota Sawahlunto Nasrul, Kakantah Solok Selatan Zuldi, Kakantah Pessel Mira, serta Kakantah Mentawai Andri. Sementara Kakantah lainnya mengikuti rapat secara daring.
Kegiatan juga diikuti oleh perwakilan instansi vertikal dan akademisi yang tergabung dalam Tim GTRA Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan rapat menggunakan konsep hybrid (luring dan daring) dengan format half day, serta diikuti seluruh kantor pertanahan se-Sumatera Barat.
Teddy Guspiandi selaku Ketua Pelaksana Harian GTRA menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tahap akhir setelah seluruh rangkaian kegiatan GTRA 2025 selesai dilaksanakan.
“Rapat Integrasi Penataan Aset serta Penataan Akses dan Rapat Koordinasi Akhir ini diselenggarakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan GTRA sekaligus memberikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak sejak tahapan awal hingga rapat akhir,” tuturnya.(z)
Editor : Hendra Efison