PADEK.JAWAPOS.COM-Gelombang pengunduran diri sejumlah pejabat daerah menuai sorotan serius dari kalangan pengamat ekonomi. Pasalnya fenomena ini bukan sekadar persoalan politik, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan pembangunan dan stabilitas ekonomi daerah.
Ekonom Syafruddin Karimi menyebut, pengunduran diri sejumlah pejabat daerah dalam waktu berdekatan menandakan guncangan tata kelola yang berisiko menekan kinerja ekonomi daerah.
“Ini Sinyal buruk bagi serapan APBD, kepastian proyek infrastruktur, dan kecepatan layanan perizinan,” katanya kepada Padang Ekspres kemarin.
Ia menambahkan bagi investor, kondisi ini menciptakan persepsi ketidakpastian organisasi yang bisa menaikkan risk premium. Sehingga, realisasi investasi cenderung melambat.
Syafrudin juga mengingatkan agar kepala daerah tidak melihat fenomena ini secara sederhana. Sebab, dinamika pascakontestasi sering memunculkan ketidakpastian peran, kekhawatiran mutasi, dan kegamangan merit system yang berkontribusi pada keputusan mundur.
Unsur politik bisa hadir, tetapi penggerak utamanya berkaitan dengan insentif, kejelasan karier, dan kepastian penugasan.
“Solusi paling efektif terletak pada kepemimpinan yang melindungi netralitas ASN, menerapkan proses rotasi berbasis kinerja, dan mengunci target pelayanan agar organisasi tidak bergantung pada figur politik sesaat,” ungkap akademisi dari Universitas Andalas tersebut.
Jalan keluarnya, sambung Syafruddi Karimi, menegakkan pagar api antara politik dan birokrasi melalui standar promosi yang transparan, kontrak kinerja yang terukur, serta mekanisme keberatan yang independen.
Ketika peluang promosi dan penempatan ditentukan oleh capaian, bukan kedekatan, gelombang resign kehilangan daya dorongnya.
Kondisi demikian, tekannya, membuat daerah menanggung opportunity cost.
Setiap hari tanpa pejabat teknis penuh wewenang berarti proyek infrastruktur tertunda, pelayanan perizinan melambat, dan belanja sosial tersendat.
Biaya ini hadir sebagai hilangnya output lokal, tergerusnya kepercayaan pelaku usaha, dan berkurangnya pendapatan asli daerah karena basis pajak menyusut.
“Lingkungan kebijakan yang terlihat berpolitik meningkatkan biaya transaksi dan membuat investor menunda keputusan, sehingga multiplier ekonomi daerah melemah pada saat masyarakat membutuhkan dorongan belanja publik,” tuturnya.
Ia pun mengingatkan, gaya kepemimpinan yang tepat menuntut kombinasi ketegasan, keadilan, dan kepastian operasional. Kepala daerah perlu mengunci netralitas ASN dengan kontrak kinerja yang jelas, membuka proses lelang jabatan secara transparan, serta memberi insentif retensi untuk posisi kritikal dan penugasan di wilayah sulit.
“Komunikasi yang konsisten tentang arah kebijakan, jaminan perlindungan bagi profesional yang berintegritas, dan dashboard kinerja yang dipublikasikan rutin akan memulihkan kepercayaan internal. War room untuk serapan APBD dan layanan perizinan, target waktu penyelesaian yang terukur, serta penanganan cepat atas konflik organisasi akan menahan gelombang pengunduran diri dan menjaga manfaat kebijakan mengalir ke Masyarakat,” tegasnya.
Stabilitas Fondasi Utama
Terpisah, pakar ekonomi Universitas Andalas lainnya, Werry Darta Taifur mengingatkan, stabilitas pemerintahan daerah merupakan fondasi utama bagi keberhasilan otonomi daerah. Khususnya dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Berdasarkan konsep otonomi daerah, tujuan dasarnya ada dua. Pertama, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu bisa tercapai, tentu butuh penggeraknya yaitu kepala-kepala OPD,” kata Werry.
Ia menyebutkan ketika banyak kepala OPD mundur, yang terjadi adalah perlambatan dan penurunan kualitas pelayanan publik. “Keputusan penting di daerah itu berada di tangan OPD.
Sementara bila diisi dengan penjabat (Pj) yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan, membuat pemerintah daerah jadi tidak kuat dan stabil,” jelas mantan rektor Universitas Andalas tersebut.
Sedangkan untuk bisa meningkatkan pelayanan dan membangun daerah itu, sambungnya, diperlukan pemerintah yang berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Apalagi, untuk menggerakkan ekonomi suatu daerah harus ada dukung dari pemerintah.
Ia mencontohkan, jika kepala dinas PUPR mundur, maka proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, akan tertunda. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat ikut melambat, sehingga lapangan kerja terbatas.
“Sehingga masyarakat akhirnya terpaksa kembali ke sektor pertanian, yang sudah mengalami keterbatasan lahan dan produktivitas yang menurun,” ujarnya.
Werry menyampaikan, kondisi pengunduran diri dari pejabat daerah seperti ini seharusnya sudah diantisipasi kepala daerah sejak awal. Nah, untuk ke depannya dia mengingatkan, agar hal serupa jangan terjadi kembali. Apalagi berkali-kali.
“Jadi, sedari awal harus dipilih orang-orang yang memang paling bagus dari calon-calon yang ada,” tukasnya.
Sebagaimana diberitakan kemarin, pengunduran diri sejumlah pejabat daerah di Sumbar mencuat dalam beberapa bulan belakangan. Ini seiring dengan pergantian kepala daerah yang belum genap setahun berjalan. Di antaranya di Kabupaten Dharmasraya dan Pesisir Selatan.
Salah satu pejabat yang mengajukan pengunduran diri adalah Sekretaris Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Mawardi Roska. Surat pernyataan pengunduran diri itu ia sampaikan pada pekan pertama bulan ini.
Beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah tersebut juga dikabarkan telah menandatangani surat pengunduran diri, meski belum ada keterangan resmi mengenai jumlah pastinya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pessel Yoski Wandri membenarkannya. Dia menjelaskan, pengunduran diri pejabat eselon II merupakan hal biasa dalam dinamika birokrasi, dan proses itu juga terjadi di sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
Sebagaiman diberitakan Padang Ekspres beberapa bulan lalu, juga terjadi gelombang pengunduran diri pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya. Salah satunya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungaidareh dr Sarti Novita.
Sebelumnya, sejumlah pejabat strategis juga telah mengundurkan diri, antara lain Kepala Baperida Paryanto, Plt Kepala Dinas PUPR dan Kabid Bina Marga PUPR Andar Atmaja, dan Sekretaris Kabupaten Adlisman.
Tak sampai di situ, pada Selasa (19/8), Pj Sekkab Dharmasraya Jasman Rizal juga mengungkapkan pengunduran diri Kepala Inspektorat Daerah Andi Sumanto. (cr1/cip)
Editor : Novitri Selvia