Rapat berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar pada Jumat (26/9/2025) dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan KemenPKP, Imran.
Imran memaparkan data nasional terkait kondisi perumahan. Ia menyebutkan masih ada 99,9 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni.
“Oleh karena itu, kita berharap 3 juta rumah bisa dihadirkan setiap tahun,” ujar Imran.
Khusus di Sumatera Barat, tercatat 380.667 rumah tangga sudah memiliki rumah. Namun, 338.014 rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
“Menghadirkan perumahan bagi masyarakat merupakan amanah konstitusi dan kewajiban pemerintah. Rumah layak huni akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” tambahnya.
Imran menjelaskan, pembangunan perumahan akan mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta menggerakkan sektor informal maupun formal.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar setelah sandang dan pangan. Ia berharap pembangunan perumahan di Sumbar tetap memperhatikan kearifan lokal.
“Pembangunan perumahan di Sumbar harus mengikuti kearifan lokal, apalagi arsitektur rumah adat Minangkabau bisa diintegrasikan dengan perumahan modern,” kata Mahyeldi.
Lebih lanjut, ia menilai rumah layak huni memiliki peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa.
“Pembangunan perumahan bukan hanya menghadirkan fisik bangunan semata, melainkan menjaga kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan membangun akhlak generasi bangsa,” tutup Mahyeldi.(edg)
Editor : Hendra Efison