PADEK.JAWAPOS.COM-Pelaksanaan simulasi tsunami dinilai belum cukup sebagai langkah mitigasi dan edukasi bagi masyarakat pesisir.
Meskipun kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan, ahli menilai upaya mitigasi bencana seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak lintas sektor.
Pakar Kebijakan Bencana Zikri Alhadi menegaskan simulasi tsunami harus menjadi agenda rutin, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Paradigma mitigasi bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata.
“Simulasi tsunami penting, tetapi tidak bisa berhenti di situ saja. Harus dilakukan secara berkala dan melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah. Mitigasi bencana adalah urusan bersama yang harus digerakkan oleh semua pemangku kepentingan,” ujar akademisi dari Universitas Negeri Padang itu kepada Padang Ekspres, kemarin (5/11).
Menurutnya, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan infrastruktur pendukung, terutama tempat evakuasi yang memadai.
Ia menyoroti keterbatasan fasilitas evakuasi di Kota Padang yang menjadi salah satu wilayah rawan tsunami di Sumatera Barat.
“Kondisi sekarang, tempat evakuasi di Padang sangat terbatas. Padahal, aktivitas masyarakat di zona merah seperti tepian pantai sangat padat. Jika tsunami benar-benar terjadi, risikonya akan sangat besar. Pemerintah harus sudah tahu langkah-langkah penyelamatan yang tepat, termasuk ke mana masyarakat harus dievakuasi,” tambahnya.
Dari sisi infrastruktur Zikri menilai, kesiapsiagaan Kota Padang masih jauh dari kata optimal.
Ia menjelaskan, terdapat dua jenis evakuasi yang seharusnya menjadi perhatian utama, yakni evakuasi vertikal (menuju tempat tinggi) dan evakuasi horizontal (bergerak menjauh dari sumber ancaman). Namun, keduanya masih menghadapi kendala.
“Evakuasi horizontal berisiko macet, apalagi jika masyarakat menggunakan kendaraan. Sedangkan evakuasi vertikal masih terbatas karena minimnya bangunan tahan gempa dan tsunami,” ungkapnya.
Ia menilai, perlu adanya pembangunan gedung-gedung evakuasi yang memenuhi standar keselamatan bencana.
Saat ini, dari hasil penelitian, jumlah gedung tahan gempa di Padang masih tergolong minim. “Banyak sekali catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah,” katanya.
Untuk jangka pendek, Pemerintah Kota Padang diminta memperkuat sistem mitigasi melalui penyediaan sarana evakuasi sementara dan evakuasi akhir yang jelas.
Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi dan latihan kebencanaan secara rutin kepada masyarakat. Sedangkan untuk jangka panjang, Zikri menekankan pentingnya membangun budaya tanggap bencana sejak dini.
Pendidikan kebencanaan sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar generasi muda lebih siap menghadapi potensi bencana di masa depan.
“Mitigasi tidak hanya struktural seperti membangun pemecah ombak atau menanam cemara laut sebagai penghalang tsunami, tapi juga non-struktural melalui pendidikan dan pembiasaan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa gedung tinggi belum tentu aman dari ancaman gempa atau tsunami, sehingga aspek perencanaan dan konstruksi bangunan perlu diperhatikan dengan serius.
Zikri menambahkan, kerja sama lintas daerah juga sangat penting dalam menghadapi potensi bencana besar seperti tsunami.
“Kalau tsunami melanda Padang, daerah lain bisa menjadi pendukung dalam penanganan dan pemulihan. Kolaborasi lintas wilayah harus diperkuat agar dampak bencana bisa diminimalisir,” tuturnya.
Dengan kompleksitas ancaman yang ada, ia menegaskan, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan seluruh elemen masyarakat.
“Bencana tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa dikurangi kalau kita siap bersama,” pungkasnya.
Sebagaiman diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar Tsunami Driil kemarin. Simulasi untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami tersebut diikuit ratusan ribu warga kota.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, Pemko Padang akan terus memperkuat infrastruktur kebencanaan, serta pembaruan sistem sirine dan teknologi peringatan dini.
Saat ini, Pemko Padang sudah memetakan sekitar 2.000 titik evakuasi sementara di 55 kelurahan. Tak hanya itu, Pemko juga terus melakukan evaluasi agar fasilitas dan jalur menuju shelter bisa lebih optimal.
Terpisah, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padangpanjang Suaidi Ahadi mengatakan, jika terjadi gempa dan tsunami, BMKG mengeluarkan peringatan dini 1. Isinya adalah parameter gempa dan potensi tsunami, kemudian peringatan dini 2 adalah konfirmasi tsunami pertama.
Jadi tsunami tidak langsung datang dengan ketinggian 5 meter atau 10 meter, tsunami itu bisa terjadi 1 meter atau 30 cm. Datanya dari mana? BMKG punya alat namanya Tsunami Gauge.
“Insya Allah tahun depan akan terpasang HF radar untuk mendeteksi gelombang dan tsunami real time,” ujarnya. Kemudian peringatan dini 3 adalah konfirmasi tsunami, bahwa tsunami sudah menerjang daerah dan kota-kota.
Dengan tinggi sekitar 5 hingga 10 meter. Selanjutnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini empat yakni penghentian tsunami atau peringatan dini tsunami selesai.
“Jadi selama peringatan dini 1 sampai 3 tidak melakukan evakuasi korban, namun melakukan evakuasi mandiri. Teman-teman segera melakukan evakuasi mandiri, masyarakat dan para korban dicatat oleh dari Basarnas, BPBD, BNPB, TNI dan Polri. Dan di peringatan dini 4, TNI, Polri, BPBD, Basarnas dan BNPB langsung menyemput korban, baik korban masih bernyawa maupun korban yang tidak bernyawa,” jelasnya.
Radius Dampak hingga 3 Km
Di sisi lain, Pakhrur Razi, pakar kegempaan dari UNP, mengingatkan peta potensi gempa dan sumber tsunami yang patut menjadi perhatian pemerintah serta masyarakat. Kota Padang berpotensi mengalami gempa besar yang dapat memicu tsunami dengan skala serius.
“Secara keilmuan, potensi tsunami di Kota Padang berasal dari zona Mentawai, kemungkinan besar sekitar Pulau Siberut. Selain itu, tsunami juga bisa dipicu oleh longsor bawah laut yang sangat besar atau oleh aktivitas palung laut,” jelasnya.
Palung laut merupakan cekungan panjang, sempit, dan dalam di dasar laut yang terbentuk di zona subduksi, yaitu perbatasan lempeng tektonik di mana satu lempeng terdorong ke bawah lempeng lainnya.
Katanya, aktivitas di palung laut ini pernah memicu tsunami di Palu, sehingga menjadi perhatian serius untuk Padang.
Baca Juga: Simulasi Gempa dan Tsunami di Padang, BMKG Puji Kinerja Cepat Pusdalops BPBD
Menurut Pakhrur Razi, mode tsunami yang berpotensi menghantam Padang dipicu oleh gempa dengan kekuatan 8,6 hingga 8,9 Skala Richter (SR), yang kemungkinan besar terjadi antara zona Mentawai dan Kota Padang. “Jika gempa sebesar itu terjadi, dampaknya bisa sangat fatal,” katanya.
Dalam skenario terburuk, tinggi gelombang tsunami bisa mencapai 11 meter dengan radius dampak hingga 3 kilometer.
“Tanpa adanya upaya reduksi dampak, gelombang tsunami akan langsung menghantam kawasan pesisir. Reduksi dapat dilakukan melalui kombinasi struktur fisik, seperti tembok laut dan pemecah gelombang, serta solusi ekologis, misalnya hutan bakau dan terumbu karang,” jelasnya.
“Salah satu langlah lainnya mengurangi dampak tsunami itu, dengan memberdayakan penanaman cemara laut,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
“Untuk itu, rekomendasi tata kota yang baik juga sangat dibutuhkan agar risiko bencana bisa diminimalkan,” tambah Pakhrur Razi. (wni/eri)
Editor : Novitri Selvia