PADEK.JAWAPOS.COM-Jumlah korban akibat banjir dan tanah longsor di Sumbar, Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh, terus bertambah. Kerusakan yang ditimbulkan juga demikian masif.
Namun, pemerintah masih bersikukuh tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.
Pimpinan Ombudsman RI Pengampu sektor Agraria Tata Ruang sekaligus Pengampu Aceh dan Sumatera Utara Dadan S Suharmawijaya juga menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang menyatakan, kalau musibah tersebut terlihat mencekam di media sosial, tetapi sudah membaik.
“Sebagai institusi pemerintah dengan kewenangan untuk bisa berbuat dan bertindak nyata, pejabatnya jangan pula bersikap seperti tidak berempati,” katanya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin (30/11).
Sebab, musibah tersebut menimbulkan penderitaan yang nyata. “Harta benda, permukiman, ternak, lahan kebun pertanian, pekarangan hingga infrastruktur porak-poranda, bahkan hilang tak tersisa. Ini bukan hanya derita bagi masyarakat terdampak, tetapi juga duka bangsa Indonesia,” terangnya.
Menurut Dadan, BNPB mungkin punya kriteria sendiri tentang bencana nasional. “Tetapi, bagi saya, banjir Sumatera ini adalah bencana nasional,” katanya.
Dadan menyadari, biasanya pemerintah menetapkan sebuah bencana nasional bila durasi bencana berlangsung lama, dengan jumlah korban jiwa tertentu dan kerugian tertentu.
Namun, bencana banjir Sumatera bukan bencana yang disebabkan faktor alam semata.
“Tidak bisa dipungkiri penyebabnya sebagian karena ulah manusia. Kesalahan tata kelola lahan dan hutan turut memperparah bencana kali ini,” terangnya.
Karena itulah, bencana di Sumatera seharusnya menjadi bencana nasional. Tujuannya menjadi momentum perbaikan tata kelola lahan dan hutan di seluruh wilayah Indonesia.
“Marilah kita semua bertobat secara nasional. Sudah tak terhitung bencana banjir yang memporak-porandakan Indonesia setiap tahun di berbagai wilayah akibat kesalahan tata kelola lahan dan hutan,” terangnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, penetapan status bencana nasional memiliki kriteria khusus dan sangat jarang digunakan.
“Status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia hanya Covid-19 dan tsunami 2004. Hanya dua itu yang menjadi bencana nasional. Setelah itu, meski terjadi bencana besar seperti gempa Palu, gempa NTB, dan gempa Cianjur, semuanya tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” kata Suharyanto dalam konferensi pers Sabtu (29/11).
Penetapan status bencana nasional mempertimbangkan beberapa faktor, terutama skala korban dan tingkat kesulitan akses menuju lokasi bencana.
Menurutnya, situasi banjir yang sempat terlihat mencekam di media sosial tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.
“Dari skala korban dan kesulitan akses, rekan-rekan media bisa membandingkan dengan kejadian sekarang ini. Memang kemarin kelihatannya mencekam di media sosial, tetapi ketika sampai di lokasi, kondisi sudah lebih terkendali dan tidak hujan,” urainya.
Akses Putus, Bantuan Dijatuhkan dari Udara
Sementara itu, banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera membuat distribusi bantuan tersendat. Sebab, akses menuju lokasi bencana terputus. Karena itu, dropping bantuan terpaksa dilakukan melalui jalur udara.
Langkah itu diumumkan saat rombongan pejabat tinggi negara meninjau lokasi terdampak di Gampong Blang Awee, Kecamatan Meurudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11).
Pantauan tim Rakyat Aceh (grup Padang Ekspres), rombongan tersebut terdiri atas Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan beberapa pejabat setempat.
Mereka bertemu para pengungsi di Gampong Blang Awee serta di kompleks perkantoran Bupati Pidie Jaya.
Menteri Pertahanan Sjafrie menegaskan, penyaluran bantuan tidak lagi menunggu proses panjang. Sebab, situasi di Aceh membutuhkan respons darurat dan cepat.
Mulai hari ini, seluruh kebutuhan dasar seperti pakaian, air bersih, makanan, dan obat-obatan akan disalurkan secara masif ke seluruh wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Baca Juga: BRI Cabang Painan Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Banjir di Pessel
“Untuk mempercepat, pesawat dan helikopter TNI akan menjatuhkan bantuan dari udara ke setiap titik banjir,” ujar Sjafrie. Bantuan yang dijatuhkan akan diterima langsung oleh prajurit TNI yang telah disiagakan di bawah.
Selanjutnya, bantuan akan didistribusikan kepada para pengungsi. “Kita akan beli dan siapkan semua kebutuhan. Ini akan kita lakukan dengan cepat. Tidak perlu rapat lagi, tindakan langsung,” tegas Sjafrie.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, pemulihan listrik menjadi prioritas lain yang sedang dikejar. PLN telah mengirim 30 ton bahan untuk pembangunan tower listrik baru dari Jakarta ke Aceh.
“Insya Allah listrik akan segera jalan dan komunikasi kembali lancar,” ujar Tito.
Daerah Transmigrasi Ikut Terdampak
Pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan untuk lima kawasan transmigrasi di Aceh yang terisolasi akibat banjir.
Lima kawasan itu meliputi Harus Muda Jaya (Bireuen), Cot Girek (Aceh Utara), Pintu Rime Gayo (Bener Meriah), Samar Kilang (Bener Meriah), dan Ketapang Nusantara (Aceh Tengah).
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pada Sabtu lalu, pesawat pertama berhasil mendarat. Distribusi bantuan dilakukan hingga dini hari di Kualanamu.
Di sisi lain, TNI-AL kemarin menurunkan sejumlah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk membawa bantuan kemanusiaan dan tim medis ke lokasi bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.
Operasi ini melibatkan personel khusus penyelamat dan helikopter. Tim Penyelamat terdiri atas gabungan tim Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair).
Sedangkan banjir dan longsor membuat distribusi BBM ikut terganggu. Di Medan, antrean kendaraan yang ingin mengisi BBM tampak di sejumlah SPBU. Kondisi ini terjadi pasca bencana banjir yang melanda Kota Medan dan sekitarnya sejak Kamis (27/11).
Pantauan Sumut Pos (grup Padang Ekspres), antrean panjang tampak di dua lokasi SPBU, yakni di Jalan Tritura dan Jalan AH Nasution Medan.
Di Padang, puluhan personel kepolisian bersama warga membersihkan sisa lumpur yang mengering di sepanjang Jalan Berok, Siteba, Padang, Minggu (30/11).
Pantauan Padang Ekspres, aktivitas ini dilakukan setelah banjir akibat luapan Batang Kuranji melanda kawasan Jembatan Siteba pada Jumat dini hari.
Camat Nanggalo Amrizal Rengganis menyampaikan, pembersihan dimulai setelah Dinas Lingkungan Hidup Padang mengevakuasi tumpukan kayu gelondong yang terbawa arus ke rumah warga dan badan jalan. (lyn/idr/raf/jhn/rao/edg/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia