PADEK.JAWAPOS.COM-BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur Kota Padang, Sumbar mengingatkan masyarakat adanya potensi banjir rob.
Yakni, mulai hari ini hingga 7 Desember mendatang. Ini akibat pasang air laut di wilayah pesisir pantai provinsi itu.
“Terdapat potensi banjir rob akibat pasang air laut dampak super full moon atau super bulan baru beriringan dengan potensi hujan dengan intensitas sedang,” kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur Sahat Mauli Pasaribu, kemarin.
Sahat mengatakan, banjir rob berpotensi terjadi di wilayah pesisir pantai Sumbar di antaranya Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Padangpariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan dampak kategori rendah.
Adapun dampak yang berpotensi terjadi, ialah genangan air laut yang diperkirakan tiga hingga 10 sentimeter dengan sebaran 20 hingga 100 meter dari bibir pantai.
Secara umum, pada 5 Desember akan terjadi peristiwa astronomi biasa yakni super bulan penuh yang berpotensi menyebabkan terjadinya pasang air laut lebih tinggi dari biasanya.
Termasuk pula adanya potensi hujan sedang yang bisa disertai angin pada 3-7 Desember di wilayah perairan Sumbar, dan Kepulauan Mentawai diiringi gelombang laut diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,2 meter dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knots.
“Diprediksi pasang maksimum pada 3-7 Desember ialah 1,3 hingga 1,5 meter sekitar pukul 18.00 sampai 20.00 WIB,” ujarnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG setempat mengimbau masyarakat di tepi pantai atau wilayah pesisir perairan Sumbar dan Mentawai agar tetap waspada meskipun potensi banjir rob berdampak kategori rendah.
Petakan Kawasan Terdampak
Terpisah, Pusat Riset Perubahan Iklim (RCCC) Universitas Negeri Padang (UNP) bersama Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) memetakan kawasan terdampak bencana hidrometeorologi di Sumbar untuk mendukung percepatan penanganan pascabencana melalui penyediaan data spasial mutakhir.
“Data spasial berbasis drone sangat menentukan dalam proses kajian risiko dan perencanaan penanganan,” kata Kepala RCCC UNP Nofi Yendri Sudiar.
Dia menyampaikan, kegiatan yang berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar itu turut memastikan data yang dihasilkan akurat, cepat dan dapat langsung dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait.
Hasil pemetaan selanjutnya, jelas dia, akan dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan tutupan lahan, kerusakan geomorfologi sungai, jalur aliran debris hingga potensi risiko susulan.
Menurutnya, data tersebut dihimpun dalam laporan komprehensif yang akan diserahkan kepada BNPB, BPBD serta pemerintah daerah setempat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Melalui kegiatan ini, ia menegaskan UNP terus berkomitmen dalam mendukung mitigasi dan pemulihan pascabencana di Sumbar serta memperkuat peran akademik dalam menyediakan riset dan data ilmiah untuk ketangguhan daerah.
Secara umum, pelaksanaan pemetaan telah dimulai sejak Minggu (30/11) dengan fokus awal pada wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat hujan ekstrem sepanjang November.
Sementara itu, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh menekankan perlunya pemetaan dari hulu ke hilir agar dinamika aliran, perubahan morfologi sungai serta potensi risiko lanjutan dapat dipahami secara komprehensif.
Dua daerah prioritas yang dipetakan terlebih dahulu ialah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Air Dingin di Lubuk Minturun dan DAS Batang Kuranji di Batu Busuk, Kota Padang.
Kedua daerah itu merupakan titik konsentrasi banjir bandang dan aliran debris yang membawa material kayu, lumpur dan batuan.
“Pemetaan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir memberikan gambaran jelas tentang sumber masalah dan potensi bahaya yang mungkin masih tersisa,” ujar Udrekh.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar Fajar Sukma mengatakan agar pemetaan diperluas ke wilayah-wilayah lain yang juga terdampak berat.
Apalagi mengingat banyaknya permintaan dari pemerintah daerah untuk membuat operasi pemetaan mencakup Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam serta sejumlah daerah lain yang membutuhkan dokumentasi spasial berbasis drone untuk asesmen risiko dan perencanaan penanganan. (ant)
Editor : Novitri Selvia