Permintaan tersebut disampaikan di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda berbagai daerah.
Mahyeldi menyebutkan, Pemprov Sumbar telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, agar kebijakan efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan.
“Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujarnya saat meninjau wilayah terdampak di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
Kerusakan Meluas
Pemprov Sumbar mencatat dampak bencana hidrometeorologi menimbulkan kerusakan besar di berbagai wilayah, meliputi:
- 1.018 rumah rusak berat
- 1.787 rumah rusak sedang
- 317 rumah hilang
- 94 jembatan rusak
- Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional ikut terdampak
Mahyeldi menegaskan bahwa kondisi tersebut menuntut dukungan anggaran tambahan.
Upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembukaan akses menuju daerah terdampak terus dilakukan agar distribusi bantuan bisa berjalan cepat dan merata.
Untuk pemulihan jangka panjang, Pemprov Sumbar memfokuskan perhatian pada rekonstruksi infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” kata Mahyeldi.
Rincian Pemotongan TKD 2026 untuk Sumbar
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total pemotongan TKD Sumbar mencapai Rp2.628.893.437.000, dengan rincian:
- Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000
- Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000
- Agam: Rp166.044.192.000
- Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000
- Padangpariaman: Rp58.947.752.000
- Pasaman: Rp54.421.042.000
- Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000
- Sijunjung: Rp57.476.193.000
- Solok: Rp144.833.128.000
- Tanahdatar: Rp127.405.106.000
- Bukittinggi: Rp101.495.495.000
- Padangpanjang: Rp78.913.718.000
- Padang: Rp371.919.111.000
- Payakumbuh: Rp116.884.868.000
- Sawahlunto: Rp93.292.313.000
- Solok: Rp108.828.013.000
- Pariaman: Rp92.432.391.000
- Pasaman Barat: Rp128.370.026.000
- Dharmasraya: Rp37.972.833.000
- Solok Selatan: Rp81.229.163.000
Ia mengapresiasi dukungan yang mengalir dari kementerian, BUMN, pemerintah daerah lain, komunitas perantau, serta lembaga sosial.
Menurutnya, kunjungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam membantu Sumbar.(*)
Editor : Hendra Efison