Pada tahap ini, Pemprov Sumbar memprioritaskan percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan, pendataan yang akurat menjadi fondasi utama agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
”Fokus kita saat ini adalah memastikan layanan dasar masyarakat kembali berjalan, mulai dari air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan hunian sementara. Setelah itu, baru masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” ujar Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy di Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12).
Kegiatan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar serta Sekretaris Utama BNPB, Rustian. FGD juga diikuti secara daring oleh bupati dan wali kota dari daerah terdampak.
Ia menargetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi tersebut rampung paling lambat 28 Desember 2025. Target ini dinilai krusial agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dimulai pada awal 2026.
”Kita ingin data tuntas dan terverifikasi sebelum akhir Desember, sehingga Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bisa segera dijalankan,” tegas Mahyeldi.
Meski status tanggap darurat tingkat provinsi telah berakhir, Mahyeldi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemprov Sumbar juga memberi perhatian pada program trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan R3P.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, serta komunitas kebencanaan yang terlibat langsung membantu masyarakat terdampak.
”Di tengah keterbatasan, para relawan menunjukkan dedikasi dan pengorbanan luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” kata Mahyeldi.
Ia juga meminta para bupati dan wali kota memastikan data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi. Kepala daerah diminta berperan aktif sebagai penggerak utama pemulihan di wilayah masing-masing agar tidak terjadi hambatan dalam penanganan pascabencana.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan pentingnya penyusunan R3P sebagai instrumen pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah terdampak.
”Data yang valid dan akurat adalah kunci. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan proses pemulihan berpotensi berjalan lambat,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga kini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan tengah menjalani proses pengujian lanjutan di Jakarta.
”Proses pencarian dan identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan bekerja maksimal sampai seluruh korban teridentifikasi,” kata Solihin.
Dari total 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat di tingkat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanahdatar.
Berdasarkan data sementara pada dashboard Satu Data Bencana Pemprov Sumbar, bencana hidrometeorologi tersebut mengakibatkan 260 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 382 orang mengalami luka-luka. Jumlah masyarakat terdampak tercatat mencapai 296.307 jiwa. (*)
Editor : Eri Mardinal