Data Pemprov Sumbar mencatat bantuan berasal dari Presiden Indonesia sebesar Rp20 miliar, 59 pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia sebesar Rp26.499.967.100, serta BUMN/BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, dan donasi masyarakat sebesar Rp4.621.999.900.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyatakan dukungan lintas sektor menunjukkan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional bagi masyarakat terdampak bencana.
Baca Juga: Thaif, Desember yang Dingin dan Jejak Sejarah yang Menghangatkan Iman
“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga serta terpenuhinya kebutuhan dasar mereka,” ujar Mahyeldi di Padang, Selasa malam (30/12/2025).
Dukungan tersebut diperkuat kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana.
Sebagai percepatan penanganan, Pemprov Sumbar menyalurkan bantuan ke daerah dengan prioritas kebutuhan darurat dan pemulihan layanan dasar.
Rincian penyaluran meliputi Kabupaten Agam Rp4.129.970.000, Kota Padang Rp3.445.000.000, Kabupaten Solok Rp3.445.000.000, Kabupaten Padangpariaman Rp2.670.000.000, Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000, dan Kabupaten Tanahdatar Rp2.450.000.000.
Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Selatan Rp1.730.000.000, Kota Padangpanjang Rp1.410.000.000, Kota Solok Rp780.000.000, Kota Pariaman Rp395.000.000, Kabupaten Pasaman Rp395.000.000, Kabupaten Limapuluh Kota Rp395.000.000, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp395.000.000.
“Penyaluran bantuan tersebut kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Baca Juga: Banjir Bandang Kembali Landa Saniangbaka X Koto Singkarak, Sejumlah Rumah Terdampak
Selain ke pemerintah daerah, Pemprov Sumbar juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada OPD penanganan kebencanaan, antara lain BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.
“Total realisasi BTT mencapai Rp8.163.708.300, digunakan untuk logistik darurat, penanganan korban, dan perbaikan awal infrastruktur,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan penanganan bencana berlanjut ke fase pemulihan berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami memastikan setiap rupiah bantuan disalurkan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran,” tutupnya.(*)
Editor : Hendra Efison