Langkah percepatan ini dinilai penting untuk memulihkan dan mendorong perekonomian daerah, terutama pascabencana yang melanda Sumbar belakangan ini.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, ditemui di sela kegiatan Pembahasan R3P di Istana Gubernur Sumbar, menyampaikan bahwa pertemuan yang berlangsung di Kanwil BPN Sumbar pada Kamis (8/1) menegaskan perlunya dukungan Kejati Sumbar untuk mempercepat berbagai tahapan proyek strategis.
“Kalau kita lambat, maka akan berefek pada perekonomian Sumbar. Lambat membenahi sungai-sungai kita juga akan berdampak jangka panjang pada pergerakan ekonomi serta ketahanan pangan,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan, pembenahan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini, bersamaan dengan peningkatan sumber daya manusia agar lebih siap menyambut percepatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
Ia menyebutkan, pembahasan percepatan pembangunan akan terus dilanjutkan bersama Kejati Sumbar. “Kita membahas percepatan tol dan ke depan kita akan bahas flyover,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibbudin, melalui Asintel Kejati Sumbar, Efendri Eka Saputra, menyampaikan bahwa percepatan proyek strategis tersebut sejalan dengan program Pengawalan Proyek Strategis (PPS) Kejaksaan.
“Di sanalah andil kami untuk percepatan. Segala masalah seperti pengadaan tanah dan kendala lain akan kita bantu. Alhamdulillah dalam rapat di Kanwil BPN tadi, hampir semua persoalan tuntas dan tinggal bagaimana eksekusinya,” jelasnya.
Efendri menambahkan, Kejati Sumbar memberikan dukungan penuh terhadap program PPS, termasuk melalui pendampingan hukum oleh Bidang Datun Kejati Sumbar. Dengan sinergi ini, diharapkan proyek-proyek strategis nasional di Sumbar dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. (yud)
Editor : Adetio Purtama