Huntara tersebut tersebar di empat kabupaten, yakni Agam, Padangpariaman, Limapuluh Kota, dan Pesisir Selatan, sebagai bagian dari percepatan penanganan pengungsi pascabencana.
Peresmian Huntara dilakukan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Seremoni peresmian dan penyerahan kunci secara simbolis dipusatkan di Huntara Lapangan Kayu Pasak, Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Menko PMK Pratikno mengatakan pembangunan Huntara dilakukan di berbagai wilayah terdampak agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di lokasi pengungsian.
“Ini tahapan penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di pengungsian dan bisa hidup lebih normal sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap,” kata Pratikno.
Pratikno menjelaskan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diketuai Menteri Dalam Negeri.
“Satgas ini bertugas mempercepat pemulihan, mulai dari infrastruktur, jalan, jembatan, listrik, BBM, hingga pembangunan Huntara,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi gerak cepat BNPB dan pemerintah daerah dalam penyelesaian Huntara di Sumatera Barat.
“Huntara ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengungsi yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat,” kata Tito.
Ia menyebutkan pemerintah menyiapkan bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang sebesar Rp15 juta hingga Rp30 juta per keluarga.
“Untuk rumah rusak berat disiapkan hunian tetap. Sebelum itu, warga bisa memilih tinggal di Huntara atau menerima dana tunggu hunian,” ujarnya.
Tito menjelaskan dana tunggu hunian (DTH) diberikan sebesar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan selama enam bulan atau hingga Huntap selesai dibangun.
“Di Sumatera Barat, sebanyak 1.867 DTH telah disalurkan ke masyarakat setelah melalui validasi data bersama BPS,” katanya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan warga yang tinggal di Huntara tetap mendapatkan hak logistik selama masa hunian sementara.
“Masyarakat yang masuk ke Huntara tidak akan kehilangan haknya untuk mengakses logistik,” ujar Suharyanto.
Di Kabupaten Agam, dari target 385 unit Huntara, sebanyak 117 unit telah selesai dibangun. Di Padangpariaman, seluruh 74 unit rampung.
Sementara itu di Limapuluh Kota, dari total 60 unit, sebanyak 34 unit telah selesai. Adapun di Pesisir Selatan, 42 dari 62 unit Huntara telah dibangun.
Secara keseluruhan, kebutuhan Huntara di Sumatera Barat mencapai 417 unit.
Suharyanto menyebutkan distribusi logistik di Huntara disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk penyediaan dapur umum bila diperlukan.
“Jika memungkinkan warga memasak sendiri, kami siapkan bahan makanan dan perlengkapan memasak,” katanya.
Salah satu penghuni Huntara Lapangan Kayu Pasak, Welmi Asmar (41), mengaku fasilitas Huntara cukup memadai dibandingkan tinggal di lokasi pengungsian.
“Untuk sementara, Huntara ini sudah cukup layak dibandingkan harus tinggal beramai-ramai di pengungsian,” ujarnya.
Suharyanto menambahkan, dari 13 kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera Barat, seluruhnya kini memasuki tahap transisi darurat menuju pemulihan.
“Dalam masa transisi darurat, dukungan pemerintah pusat tetap berjalan seperti saat tanggap darurat,” katanya.
Ia memastikan sebagian besar akses jalan nasional dan provinsi yang sebelumnya terputus kini telah tersambung, kecuali satu ruas di kawasan Lembah Anai yang masih dalam perbaikan.
“BNPB akan terus memantau perbaikan infrastruktur hingga ke tingkat kabupaten, kota, dan pedesaan,” ujarnya.(*)
Editor : Hendra Efison