JAKARTA, PADEK.JAWAPOS.COM – Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dijalankan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Kementerian Pekerjaan Umum pada 2026.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan 403 paket pekerjaan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan dukungan anggaran tambahan sebesar Rp21,16 triliun.
Program tersebut diarahkan untuk memulihkan layanan dasar masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta menghadirkan infrastruktur yang lebih aman dan tangguh di daerah terdampak bencana.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, mengatakan tambahan anggaran tersebut menjadi penguat program rehabilitasi dan rekonstruksi agar proses pemulihan tidak berhenti pada penanganan sementara, tetapi berlanjut menuju pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Pada saat ini dapat disampaikan bahwa proses pemulihan terus berjalan, meskipun masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program dapat dituntaskan sekaligus meningkatkan kualitas agar lebih tangguh dan berkelanjutan," ujar Apri dalam Rakor Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Anggaran tambahan sebesar Rp21,16 triliun tersebut dialokasikan kepada empat satuan kerja di lingkungan Kementerian PU.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh Rp7,52 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,02 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp2,89 triliun.
Pada sektor sumber daya air, pekerjaan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, normalisasi sungai, pembangunan cekdam, serta penyediaan air baku.
Sementara pada sektor bina marga, pemerintah akan membangun dan merehabilitasi jalan serta jembatan guna memulihkan akses masyarakat sekaligus mendukung distribusi logistik dan aktivitas ekonomi.
Di bidang permukiman, Kementerian PU akan merehabilitasi sistem penyediaan air minum, membangun sumur bor, memperbaiki tempat pemrosesan akhir, serta menangani instalasi pengolahan lumpur tinja.
Selain itu, pembangunan hunian dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, pondok pesantren, serta madrasah juga menjadi bagian dari program penanganan prasarana strategis.
Hingga 21 Juli 2026, realisasi keuangan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lingkungan Kementerian PU telah mencapai Rp2,40 triliun atau 11,35 persen dari total anggaran.
Sementara realisasi fisik telah menyentuh 26,4 persen dari keseluruhan 403 paket pekerjaan yang dijalankan pada tahun anggaran 2026.
Menurut Apri, capaian fisik tersebut menunjukkan pekerjaan di lapangan terus berjalan, meskipun penyerapan anggaran masih perlu dipercepat secara terukur.
"Capaian yang ada saat ini tidak hanya mencerminkan progres pelaksanaan, tetapi juga menjadi indikator nyata kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana," katanya.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menambahkan selain melalui Kementerian PU, percepatan pemulihan infrastruktur juga dilakukan pemerintah daerah terdampak melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah tersalurkan dalam tiga tahap.
Tito menegaskan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis akan terus diperkuat agar berbagai hambatan, mulai dari administrasi, kesiapan lahan, desain, pengadaan hingga pelaksanaan di lapangan, dapat segera diselesaikan.
Langkah tersebut dilakukan agar jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem air minum, hunian, dan berbagai fasilitas publik dapat lebih cepat dimanfaatkan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas pembangunan.(*)
Editor : Hendra Efison