PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat pasokan pangan antardaerah dengan mendorong kerja sama antara daerah surplus dan daerah yang mengalami defisit komoditas.
Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pengendalian inflasi yang dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kamis (17/9).
Dalam pertemuan tersebut, TPID Sumbar bersama TPID kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis business-to-business (B2B).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Yozawardi Usama Putera, mengatakan kerja sama antardaerah perlu terus didorong untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus stabilitas harga.
Menurutnya, daerah surplus dapat memasok komoditas ke daerah yang mengalami defisit.
Skema tersebut juga mencakup fasilitasi hubungan langsung antara produsen di daerah surplus dan off-taker di daerah defisit melalui business matching.
Penguatan kerja sama antardaerah menjadi bagian dari langkah mitigasi terhadap risiko yang dapat mengganggu pasokan pangan.
Risiko tersebut antara lain gangguan produksi, cuaca ekstrem, peningkatan permintaan, dan kendala distribusi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Abdul Majid Ikram, mengatakan pengendalian inflasi perlu terus diperkuat karena tekanan inflasi dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika harga energi dan nilai tukar akibat peningkatan tensi geopolitik.
Pada Triwulan II 2026, tekanan inflasi Sumbar meningkat. Salah satu pemicunya ialah kenaikan harga cabai merah akibat gangguan produksi yang dipengaruhi tingginya curah hujan di berbagai sentra hortikultura.
Memasuki Triwulan III 2026, tekanan inflasi mulai menurun. Inflasi tahunan Sumbar pada Agustus 2026 tercatat 3,76 persen (yoy), dengan inflasi bulanan 0,18 persen (mtm) dan inflasi tahun kalender 1,23 persen (ytd).
Perbaikan pasokan sejumlah komoditas pangan, khususnya bawang merah, turut mendukung penurunan tekanan inflasi.
Kondisi tersebut didukung peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Meski tekanan inflasi mulai menurun, TPID Sumbar tetap mendorong penguatan pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota.
Upaya tersebut diarahkan agar ketersediaan pasokan dan stabilitas harga tetap terjaga, termasuk melalui kerja sama antardaerah berbasis B2B.
Dalam HLM tersebut, Pemprov Sumbar juga memberikan apresiasi kepada daerah yang dinilai responsif dalam upaya pengendalian inflasi, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kota Padang Panjang.
Apresiasi juga diberikan kepada daerah yang aktif melakukan operasi pasar, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam.(*)
Editor : Hendra Efison