PADEK.JAWAPOS.COM— Masyarakat tidak harus selalu mendatangi kantor pelayanan untuk mendapatkan akses informasi dan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat memperluas jangkauan pelayanan melalui program jemput bola dengan menyasar sekolah, perguruan tinggi, perkantoran hingga pondok pesantren.
Program ini menjadi salah satu upaya kepolisian mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memiliki SIM dan mematuhi aturan keselamatan berkendara.
Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Kukuh Priyo Taruno mengatakan, pelayanan bergerak tersebut merupakan bagian dari inisiatif SIM Komunitas bertajuk Dekat, Cepat, Tepat yang digagas Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Menurutnya, pendekatan jemput bola memungkinkan pelayanan menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan dan aktivitas berbeda. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan lingkungan atau komunitas setempat.
"Program ini dirancang untuk memperluas akses layanan SIM sehingga masyarakat tidak selalu harus mendatangi kantor pelayanan. Melalui koordinasi dengan lingkungan atau komunitas setempat, pelayanan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat," ujarnya, Minggu (1/11/2026).
Sekolah dan Pesantren Jadi Sasaran Edukasi
Kukuh menjelaskan, sekolah menjadi salah satu sasaran utama karena pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas perlu ditanamkan sejak usia muda.
Melalui pendekatan tersebut, pelajar diharapkan mengenal aturan berkendara, memahami risiko pelanggaran lalu lintas, serta mengetahui persyaratan usia dan administrasi untuk memperoleh SIM.
"Sekolah menjadi salah satu perhatian utama karena edukasi keselamatan berlalu lintas perlu diberikan sejak usia muda. Melalui pendekatan tersebut, pelajar diharapkan memahami aturan berkendara serta risiko yang dapat muncul akibat pelanggaran lalu lintas," katanya.
Selain sekolah, perguruan tinggi juga menjadi sasaran pelayanan. Mahasiswa diharapkan memahami bahwa menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya tidak cukup hanya dengan memiliki kendaraan. Pengendara juga harus memenuhi persyaratan hukum dan mengutamakan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya.
Sementara itu, pelayanan di lingkungan perkantoran diarahkan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu mengurus administrasi SIM. Dengan kehadiran pelayanan yang lebih dekat, masyarakat memiliki alternatif untuk mendapatkan akses pelayanan sesuai ketentuan.
Pondok pesantren turut menjadi bagian dari sasaran program. Selain memperkenalkan pelayanan administrasi kepolisian, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi mengenai penggunaan helm, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta batas usia yang diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor.
Persyaratan SIM Baru dan Perpanjangan Tetap Berlaku
Meski pelayanan dilakukan melalui sistem jemput bola, Ditlantas Polda Sumbar memastikan seluruh proses penerbitan SIM tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pemohon SIM baru wajib memenuhi persyaratan administrasi serta menjalani tahapan ujian teori dan praktik sesuai golongan SIM yang diajukan.
Untuk SIM C, misalnya, pemohon harus berusia minimal 17 tahun. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengendara memiliki kesiapan dan kompetensi sebelum mengemudikan kendaraan di jalan umum.
Adapun masyarakat yang mengajukan perpanjangan SIM tetap harus melengkapi dokumen persyaratan, menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi sesuai ketentuan, serta menyelesaikan administrasi pelayanan.
Dengan demikian, kemudahan akses melalui pelayanan bergerak tidak mengubah standar maupun prosedur yang harus dipenuhi pemohon.
Kukuh juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pelayanan. Pembayaran penerbitan SIM harus mengikuti tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku. Ketentuan ini memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai biaya resmi yang harus dibayarkan.
Dukung Operasi Patuh Singgalang 2026
Perluasan pelayanan SIM tersebut juga mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2026 yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Melalui operasi tersebut, kepolisian mengedepankan edukasi, pencegahan, serta penegakan aturan lalu lintas untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.
Menurut Kukuh, pendekatan pelayanan langsung kepada komunitas diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin sadar terhadap kewajiban melengkapi dokumen berkendara. Selain itu, edukasi keselamatan menjadi bagian penting dalam membangun budaya berlalu lintas yang tertib.
Masyarakat yang ingin memanfaatkan pelayanan SIM bergerak diimbau berkoordinasi dengan jajaran kepolisian lalu lintas setempat. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai jadwal, lokasi, serta jenis pelayanan yang tersedia.
Ditlantas Polda Sumbar berharap program SIM Komunitas dapat memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berkendara di Sumatera Barat. (*)
Editor : Hendra Efison